Kilas Balik Pemindahan Ibu Kota hingga Kini: dari Target hingga Kontroversi

Selasa, 17 Agustus 2021 08:31 WIB

Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis, 25 Juli 2019. Pada Mei lalu, Presiden Joko Widodo telah meninjau kelaikan kawasan tersebut terkait wacana pemindahan ibu kota negara. ANTARA/Hafidz Mubarak A

4. Kontroversi Desain Istana Negara Burung Garuda

Di tengah jalan, muncul kontroversi soal desain istana negara yang menyerupai burung Garuda dengan sayap membentang. Desain ini kemudian menuai ragam komentar di media sosial. Sedikitnya ada lima asosiasi profesi mengkritik desain tersebut.

Tapi belakangan, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata menyatakan desain Istana Negara saat ini memasuki tahap gagasan awal sehingga prosesnya terus bergulir.

5. Alokasi Anggaran Pemindahan Ibu Kota di 2021

22 April 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan total anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pada tahun 2021 mencapai Rp 1,7 triliun. Menurut dia, anggaran tersebut terbagi ke dalam anggaran belanja masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) maupun non K/L.

“Belanja PUPR, Kemenhub, KLHK, ATR sebesar Rp 800 miliar dan di dana belanja Project Development Fund (PDF) sebesar Rp900 miliar yang masuk ke non K/L,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers daring APBN KITA di Jakarta.

6. Ground Breaking Ibu Kota Negara Disiapkan

Lalu pada 2 Juni 2021, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono ikut memberikan upddate terbaru. Basuki menyatakan pihaknya tengah mempersiapkan desain dan sejumlah kajian tentang ibu kota baru ini.

"Jadi, terkait IKN (Ibu Kota Negara) nya kami sedang menyiapkan untuk groundbreaking, istana, jalan dan air serta drainase, tapi itu sedang kami siapkan software atau desain dan kajian-kajian mengenai IKN, tetapi tetap menunggu pengesahan Undang-Undang IKN dari DPR RI," tuturnya.

7. Anggaran Pemindahan Ibu Kota Nihil di 2022

Hingga terakhir kali pada 16 Agustus 2021, Basuki mengatakan pemerintah belum mengalokasikan anggaran untuk program ibu kota baru pada tahun 2022.

"Kalau untuk IKN saya kira di dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) untuk alokasi anggaran indikatif atau pagu indikatif, belum masuk anggaran untuk IKN," ujar Basuki dalam konferensi pers, Senin, 16 Agustus 2021.

Dinukil dari bahan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran infrastruktur pada tahun 2022 dialokasikan Rp 384,8 triliun. Kebijakan yang akan dipilih pemerintah yaitu percepatan penyelesaian proyek infrastruktur yang tertunda akibat pandemi, dan program pemindahan ibu kota tidak masuk di dalamnya.

FAJAR PEBRIANTO | BERBAGAI SUMBER

Baca: Genggam Tanah di Lokasi Ibu Kota Baru, Suharso Monoarfa Bacakan Al Fatihah

Berita terkait

Kata Gerindra soal Jokowi Bisa Jadi Penasihat Prabowo via Dewan Pertimbangan Agung

37 menit lalu

Kata Gerindra soal Jokowi Bisa Jadi Penasihat Prabowo via Dewan Pertimbangan Agung

Wacana Jokowi menjadi penasihat Prabowo sudah beberapa kali mencuat. DPA bisa jadi bentuk formal presidential club yang ingin diinisiasi Prabowo.

Baca Selengkapnya

Pendapat Pakar Soal Peluang Artis Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

1 jam lalu

Pendapat Pakar Soal Peluang Artis Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

Pakar memperkirakan Prabowo akan berhati-hati dalam memilih menteri agar tidak ada kesalahan saat bertugas nanti.

Baca Selengkapnya

Bertolak ke Sultra, Jokowi Bakal Resmikan Jalan hingga Bendungan

2 jam lalu

Bertolak ke Sultra, Jokowi Bakal Resmikan Jalan hingga Bendungan

Jokowi dan rombongan direncanakan mendarat di Pangkalan TNI Haluoleo, Kabupaten Konawe Selatan pada Ahad sore.

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi Getol Gowes Sepeda di CFD Jakarta

4 jam lalu

Kala Jokowi Getol Gowes Sepeda di CFD Jakarta

Di Bundaran HI, Jokowi berhenti sejenak untuk beristirahat dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya

Baca Selengkapnya

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

8 jam lalu

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

Presiden Jokowi sebut pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah pengertiannya?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Dinilai Lemah terhadap Freeport, Keluarga Prabowo Bangun Pabrik Timah

9 jam lalu

Terpopuler: Jokowi Dinilai Lemah terhadap Freeport, Keluarga Prabowo Bangun Pabrik Timah

Terpopuler: Pemerintah Jokowi dinilai lemah terhadap Freeport, keluarga Prabowo Subianto bangun pabrik timah di Batam.

Baca Selengkapnya

Viral Wajib Bayar Biaya 30 Persen dari Harga Peti Jenazah di Bandara, Begini Penjelasan Bea Cukai

10 jam lalu

Viral Wajib Bayar Biaya 30 Persen dari Harga Peti Jenazah di Bandara, Begini Penjelasan Bea Cukai

Ramai di media sosial soal peti jenazah dari Penang dikenakan bea masuk sebesar 30 persen dari harga peti. Kemenkeu. Begini penjelasan Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon dari PDIP di Pilkada Jakarta

19 jam lalu

Kata Pakar Soal Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon dari PDIP di Pilkada Jakarta

Pakar menyayangkan apabila Sri Mulyani harus turun untuk mengurus pemerintahan daerah kalau maju di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

1 hari lalu

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

Jokowi mulai menyusun panitia seleksi atau pansel KPK untuk menyaring pimpinan periode berikutnya

Baca Selengkapnya

Pengamat Energi UGM Kritik Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

1 hari lalu

Pengamat Energi UGM Kritik Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Pengamat energi UGM sebut pemerintah tegas terhadap larangan ekspor mineral mentah lain tapi lembek terhadap Freeport.

Baca Selengkapnya