TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PCPEN di tahun 2022.

"Untuk kesehatan Rp 148,1 triliun dan perlindungan masyarakat Rp 153,7 triliun," ujar Airlangga dalam konferensi pers, Senin, 16 Agustus 2021. Jika dijumlahkan, anggaran PCPEN yang akan disiapkan pemerintah untuk tahun depan sebesar Rp 301,8 triliun.

Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran PCPEN sebesar Rp 744,75 triliun. Angka itu bertambah dari yang ditetapkan sebelumnya. Dengan begitu, pemerintah melakukan refocusing dan menyisir anggaran baik di kementerian dan daerah.

Berdasarkan bahan pemaparan Airlangga, tercatat bahwa alokasi untuk penanganan kesehatan dalam anggaran PC-PEN sebesar Rp 148,1 triliun akan digunakan untuk pengetesan, pelacakan, dan perawatan Rp 4,5 triliun, perawatan pasien Covid-19 Rp 14,9 triliun, serta obat Covid-19 Rp 1 triliun untuk 4 juta paket.

Selain itu, insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) pusat Rp 6,4 triliun, insentif nakes daerah Rp 6,1 triliun, pengadaan vaksin Rp 38,44 triliun, dukungan vaksin pusat Rp 3 triliun, serta dukungan vaksin di daerah Rp 6,5 triliun.

Berikutnya, insentif perpajakan vaksin Rp 2,4 triliun, penanganan kesehatan lainnya di daerah Rp 26,2 triliun, dan antisipasi kesehatan lainnya Rp 38,7 triliun.

<!--more-->

Sementara itu kebutuhan anggaran perlindungan masyarakat Rp 153,7 triliun rinciannya adalah untuk PKH Rp 28,7 triliun, kartu sembako Rp 45,1 triliun, kartu prakerja Rp 11 triliun, dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan Rp 5,6 triliun, dan BLT Desa Rp 27,2 triliun.

Adapun cadangan perluasan Rp 36,16 triliun dengan rincian bansos tunai untuk 10 ribu KPM Rp 12,02 triliun, kartu sembako untuk 5,9 juta KPM Rp 7,1 triliun, bantuan kuota internet Rp 8,1 triliun, serta cadangan perlindungan masyarakat Rp 9 triliun.

Kebutuhan anggaran PEN itu, berdasarkan paparan Airlangga, akan dipenuhi antara laun melalui penghematan komponen tunjangan kinerja pada gaji ke-13 PNS dan THR sebesar Rp 10 triliun, earmarking belanja kementerian dan lembaga melalui skala prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Rp 55,5 triliun, serta earmarking TKOD untuk kesehatan Rp 38,8 triliun yang sudah diperhitungkan dalam alokasi penanganan kesehatan Rp 115,9 triliun.

"Dengan anggaran APBN 2022 kita tetap menjaga kesehatan masyarakat dan tetap ada buffer perlindungan masyarakat agar selain daya beli bisa bertahan tapi juga memberi multiplier effect terhadap pertumbuhan di sektor konsumsi," tutur Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022 direncanakan sebesar Rp 2.708,7 triliun. Nilai tersebut meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 770,4 triliun

Rinciannya, antara lain anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 255,3 triliun, anggaran perlindungan sosial Rp 427,5 triliun, anggaran pendidikan Rp 541,7
triliun, serta anggaran pembangunan infrastruktur Rp 384,8 triliun.

Baca: Harga Solar Premium Berubah Usai Jokowi Revisi Aturan? Ini Kata Pertamina