Kiri ke kanan: Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad, Sekjen Kementerian Sosial Hartono Laras, Direktur Utama Bulog Budi Waseso, dan CEO DNR Corporstion Rudy Tanoesudibjo dalam konferensi pers di kantor Bulog, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, 12 Agustus 2021. TEMPO/Francisca
TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Budi Waseso alias Buwas memastikan penyaluran beras bantuan sosial atau bansos PPKM tahap II akan selesai pada 20 Agustus 2021. Bantuan disalurkan kepada 8,8 juta masyarakat penerima manfaat.
“Paling lambat 20 Agustus semua sudah tersalurkan. Tadinya saya harap 17 Agustus bisa selesai, tapi kita harus pikirkan penyaluran dilakukan ke berbagai daerah,” ujar Buwas dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis 12 Agustus 2021.
Dia memastikan telah memperoleh data keluarga penerima manfaat dari Kementerian Sosial. Data tersebut sudah melalui proses pembaruan sehingga diharapkan bantuan ini lebih tepat sasaran.
Bulog memperoleh penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan bantuan beras PPKM ke 28,8 juta penerima manfaat. Pada tahap pertama, bantuan diberikan kepada 20 juta program keluarga harapan atau PKH serta keluarga penerima bantuan sosial masing-masing sebanyak 10 kilogram. Dengan demikian Bulog telah mengeluarkan stok beras sebanyak 200 ribu ton.
Adapun pada tahap kedua, bantuan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat bantuan pangan non-tunai (BPNT) atau penerima kartu sembako non-PKH. Dalam proses pendistribusiannya, Bulog dibantu oleh PT Pos Indonesia dan CEO DNR Corporation sebagai transporter.
Beras bansos PPKM yang saat ini diberikan kepada warga diambil dari cadangan beras pemerintah atau CPB yang memiliki kualitas medium. Pada 2021, Bulog memiliki stok CBP sebanyak 1-1,5 juta ton.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras memastikan penyaluran bansos beras PPKM pada tahap kedua akan lebih baik. Dia menampik sempat terjadi keterlambatan penyaluran bantuan pada tahap pertama.
Kementerian, kata Hartono, memerlukan waktu untuk memperbarui data karena jumlah penerima manfaat beras bansos sangat besar. Pembaruan data diperlukan agar bantuan bantuan lebih tepat sasaran dan tepat manfaat. “Kemensos, Kementerian Keuangan, dan Bulog sudah berkomitmen,” ujar Hartono.
