TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menyampaikan sejumlah dampak di berbagai sektor ekonomi akibat pandemi Covid-19 saat ini. Mulai dari tenaga kerja, kemiskinan, hingga ketimpangan.

Pertama, Bappenas menyebut struktur tenaga kerja di Indonesia berubah akibat pandemi Covid-19. Tenaga kerja mulai beralih dari lapangan kerja formal dengan produktivitas tinggi ke sektor informal.

"Sehingga produktivitasnya lebih rendah," kata Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar dalam acara 50 Tahun CSIS pada Rabu, 1 Agustus 2021.

Bappenas mencatat tenaga kerja di sejumlah lapangan usaha mengalami penurunan seperti Industri Pengolahan berkurang 1,72 juta. Lalu konstruksi, jasa pendidikan, administrasi pemerintahan, dan pertahanan, jasa keuangan dan asuransi di bawah angka 1 juta.

Sebaliknya, tenaga kerja di lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan naik 2,78 juta. Lalu di lapangan usaha perdagangan besar dan ecaran, reparasi naik menjadi 540 ribu. Akan tetapi, Amalia belum menjelaskan secara rinci kenapa lapangan usaha pertanian dan lain-lain dikategorikan memiliki produktivitas rendah.

"Fenomena perpindahan dari formal ke informal dalam tenaga kerja ini perlu dapat perhatian," kata Amalia. Ia pun menyinggung soal pelajaran saat krisis Asia 1998.<!--more-->

Saat itu, ada 4,6 juta orang yang kembali bekerja ke sektor pertanian. Ternyata, kata dia, butuh 10 tahun setelah krisis Asia atau sekitar tahun 2008 untuk kembali ke tingkat produktivitas kerja sebelum krisis.

Kedua, progres pengentasan kemiskinan yang semakin terhambat. Ia mencatat tingkat kemiskinan semula turun dari 10,64 persen (Maret 2017) menjadi 9,22 persen (September 2019). Lalu naik menjadi 10,14 persen (Maret 2021). Bappenas pun menyebut butuh upaya untuk mengembalikan tingkat kemiskinan ini menjadi di bawah satu digit lagi, seperti sebelum pandemi.

Selain itu, Bappenas mencatat ada 140 juta penduduk Indonesia atau 52 persen yang masih berada di kelompok rentan. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia (2,9 [persen) dan Thailand (6,2 persen). Sehingga, kelompok ini sangat rentan jatuh ke dalam jurang kemiskinan.

Ketiga, ketimpangan yang semakin meningkat. Ia mencatat Indeks ketimpangan yang diukur dari rasio gini awalnya turun dari tahun 2013 ke 2019. Lalu naik lagi hingga 2021. Terakhir pada Maret 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rasio gini mencapai 0,34 persen (makin besar makin timpang).

Di sisi lain, ia menyoroti Dana Pihak Ketiga (DPK) alias simpanan di perbankan yang didominasi masyarkat kelas menengah ke atas. Pada 2020, hampir 50 persen komposisi dari DPK di perbankan merupakan simpanan di atas Rp 5 miliar. Sementara, simpanan di bawah Rp 100 juta hanya sekitar 10 persen.

Baca Juga: Alasan Kemendagri Mengawasi Aktivitas Orang dan Lembaga Asing di Indonesia