TEMPO.CO, Jakarta - Rektor Universitas Paramadina Didik Rachbini mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki masalah berat di masa pandemi ini. Ia menduga APBN dapat memicu krisis ekonomi.

"Kalau dulu lewat nilai tukar, sekarang lewat APBN. Karena APBN-nya sangat berat," ujar Didik dalam webinar, Ahad, 1 Agustus 2021.

Setidaknya ada lima faktor di dalam APBN yang berpotensi menyebabkan krisis di kemudian hari. Faktor tersebut antara lain adalah proses politik APBN yang sakit dan bias, dan defisit primer yang semakin melebar dan tidak terkendali.

Selain itu, rasio pembayaran utang terhadap pendapatan yang naik di era Presiden Joko Widodo. Persoalan lainnya adalah dana yang mengendap dan bocor di daerah, serta pembiayaan PMN dan BMN sakit yang berpotensi menjadi masalah di masa depan.

"Saya beri judul faktor kritis APBN di masa pandemi yang berpotensi menyebabkan krisis. Pertama ada krisis pandemi. Di APBN sendiri menanggung krisis. Ini berat. Mestinya APBN dijaga, krisis disembuhkan dari institusi yang tidak krisis," ujar Didik.

Didik mengibaratkan situasi saat ini seperti ember bocor. Pasalnya, pemerintah mau memperbaiki ekonomi dan berbagai persoalan lebih awal, padahal masalah Covid-19 saka belum diselesaikan. Imbasnya, upaya pemerintah memiliki dampak terbatas.

<!--more-->

"Sehingga, ketika APBN digenjot besar, utang besar, defisit besar, dampak kepada ekonomi tidak akan lebih dari negara lain," ujar Didik. Pada 2020, realisasi defisit APBN mencapai Rp 947,7 triliun. Adapun pada 2021, pemerintah memproyeksikan defisit untuk keseluruhan tahun Rp 939,6 triliun atau lebih rendah dari target Rp 1.006,4 triliun.

Alih-alih menyelesaikan persoalan, Didik mengatakan pemerintah di masa yang akan datang akan mendapat warisan beban utang dari pemerintah saat ini. "APBN kita, presiden dan dpr yang akan datang dipaksa untuk menambal defisit yang sangat besar."

Dalam kesempatan itu, Didik juga menyoroti alokasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang besar sejak tahun lalu, namun dampaknya kurang maksimal.

"Saya melihat pembiayaan PEN dan penanganan Covid-19 ini besar ya. Sekarang hasilnya Covid-nya juara dunia, pertumbuhan ekonomi masih sangat rendah," kata ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu.

Pada 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk PC-PEN sebesar Rp 695,2 triliun. Dari alokasi tersebut, realisasi hingga akhir tahun adalah sebesar Rp 575,8 triliun.

Sementara itu, pemerintah baru-baru ini mengalokasikan anggaran PEN naik menjadi Rp 744,75 triliun dari mulanya Rp 699,43 triliun. Keputusan pemerintah menaikkan alokasi anggaran itu adalah lantaran adanya lonjakan kasus Covid-19 belakangan ini.

Dipantau di laman covid19.go.id pada hari ini, kasus terkonfirmasi Covid-19 di Tanah Air tercatat bertambah 37.284 kasus menjadi 3.409.658 kasus. Sementara itu kasus aktif berkurang 3.896 menjadi 545.447 kasus.

<!--more-->

Kasus sembuh tercatat bertambah 39.372 menjadi 2.770.092 kasus. Sementara itu, kasus meninggal bertambah 1.808 kasus menjadi 94.119 kasus.

Didik mengatakan dampak anggaran tersebut kepada ekonomi juga masih sangat rendah. "Karena hanya sekadar ekspansi. Dalam keadaan krisis tetap digenjot habis-habisan utang. Itu jadi perburuan rente luar biasa besar. Itu problem yang kita hadapi dalam pengambilan keputusan," ujar dia.

Menurut Didik, dengan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial yang sangat banyak, seharusnya pemerintah tidak perlu khawatir melakukan lockdown untuk mengendalikan pandemi.

Namun, kata dia, Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan kebijakan tersebut tidak bisa dilakukan. Akibatnya, penanganan Covid-19 pun dinilai terbengkalai dan tertinggal dibanding negara lain.

"Ini kegagalan dalam kebijakan penanganan pandemi. Jadi orang sakit disuruh lari. Harusnya itu sakitnya beresin dulu baru suruh lari," ujar Didik.

BACA: Utang Pemerintah Melonjak Tembus jadi Rp 6.554,56 Triliun per Akhir Juni 2021

CAESAR AKBAR