TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri alias Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menyampaikan sejumlah keinginan dunia usaha apabila pemerintah nantinya memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat alias PPKM Level 4.

Salah satunya, adalah agar industri esensial, kritikal, dan industri berorientasi ekspor yang telah melakukan vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik dapat beroperasi 100 persen.

"Kalau nanti ada PPKM ke depan, kami sudah menyuarakan keinginan kami bahwa industri esensial atau kritikal dan export oriented yang mana manufacturing dan juga padat karya kami mengarapkan bilamana perusahaan tersebut sudah melakukan vaksinasi dan menerapkan prokes yang baik, maka bisa beroperasi seratus persen," ujar Arsjad dalam konferensi pers, Ahad, 25 Juli 2021.

Sedangkan untuk industri manufaktur non esensial yang sudah vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik dapat beroperasi 50 persen. "Namun keduanya kita bicara direct worker. Namun yang indirect atau penunjang kita mengatakan tidak apa-apa WFH 10-25 persen. Intinya bagaimana ekonomi tidak stop sama sekali."

Adapun untuk UMKM, Kadin berharap pemerintah memberikan insentif untuk mereka. Arsjad menyambut baik rencana pemerintah memperlonggar pembatasan untuk para pedagang kaki lima. Dengan demikian, roda ekonomi tidka mati.

Di sektor ritel, Arsjad pun berharap mal yang sudah melaksanakan vaksinasi untuk para pekerja di sana bisa beroperasi. Dengan demikian, sektor ritel juga bisa berjalan selama PPKM ini.

"PPKM kami dukung, tapi harus dipikirkan bagaimana ekonomi bisa berjalan. Karena roda ekonomi bukan hanya untuk usaha tapi dampak sosial. Bagaimana menjaga teman-teman kita yang tidak punya tabungan, bisa tetap mendapat pendapatan untuk hidup," ujar Arsjad.

<!--more-->

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mengumumkan kelanjutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau yang kini disebut PPKM Level 4, malam ini, Ahad, 25 Juli 2021.

"Presiden akan (beri) statement habis magrib," ujar salah satu sumber Tempo di pemerintahan, Ahad, 25 Juli 2021.

Sumber tersebut menyebut keputusan telah diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin presiden siang tadi. Namun, ia enggan membocorkan apakah pemerintah akan melanjutkan pembatasan atau justru melakukan pelonggaran.

Selasa, 20 Juli lalu, Presiden Jokowi melontarkan sinyal bahwa pelonggaran pembatasan masyarakat dimungkinkan mulai Senin, 26 Juli. "Pemerintah akan memantau dinamika di lapangan dan mendengar suara-suara masyarakat terdampak PPKM. Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap," ujar Jokowi dalam konferensi pers daring, Selasa, 20 Juli 2021.

BACA: Bos Kadin Sebut Ekonomi Tak Boleh Berhenti Walau PPKM Darurat Diperpanjang

CAESAR AKBAR | DEWI NURITA