MES Sebut Jusuf Hamka Minta Maaf dan Tak Bermaksud Menyinggung Bank Syariah

Minggu, 25 Juli 2021 04:57 WIB

Jusuf Hamka. YouTube

TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Iggi Haruman Achsien angkat bicara terkait pernyataan Jusuf Hamka soal perbankan syariah.

Iggi berupaya menyikapi secara positif pernyataan pengusaha tersebut soal perbankan syariah. Ia yakin Jusuf tak punya maksud menjatuhkan reputasi bank syariah secara umum. Kesimpulan itu juga dia dapat setelah mengajak bicara langsung Jusuf belum lama ini.

"Saya telah melakukan tabayyun [usaha mencari kebenaran] langsung ke beliau. Pak Jusuf Hamka menyampaikan sedang berkoordinasi dengan OJK. Pak Jusuf juga meminta maaf dan mengatakan tidak bermaksud menyinggung [industri] syariah dan bank syariah secara umum," kata Iggi dalam pernyataan tertulis yang diterima Bisnis, Sabtu, 24 Juli 2021.

Lebih lanjut, Iggi juga mengimbau agar publik tidak berlarut-larut dalam tensi tinggi.

Ketimbang membuat situasi makin keruh, dia menyarankan masyarakat untuk menunggu hasil investigasi OJK terhadap klaim Jusuf. Selain itu, kepada pihak-pihak lain yang merasa senasib sepenanggungan dengan kisah Jusuf, Iggi menyarankan agar tidak membesar-besarkannya di hadapan media.

Advertising
Advertising

"Industri perbankan syariah sebagai salah satu unsur dalam ekonomi syariah di Indonesia sedang dalam tahap kondisi menuju kebangkitan. Ada peran OJK yang melakukan pengaturan dan pengawasan. Ada juga DSN MUI yang ikut mengawasi aspek syariahnya. Untuk itu, MES mengimbau agar semua pihak mengedepankan tabayyun," ujarnya.<!--more-->

Masih menurut Iggi, membesar-besarkan persoalan pribadi ke ranah publik justru bisa merugikan pelaku industri keuangan syariah yang sedang berjuang keras memajukan sektor tersebut.

"Jangan sampai media dijadikan sebagai pilihan penyelesaian nasabah yang potensi dampaknya justru kontraproduktif. Industri tetap memerlukan pemikiran kritis konstruktif untuk memperbaiki dan menyempurnakan operasional bank syariah dan keuangan syariah secara keseluruhan," tegasnya.

Jusuf, pengusaha tol kondang yang juga putra angkat Buya Hamka, menyita perhatian usai pernyataannya saat menjadi bintang tamu dalam acara podcast Deddy Corbuzier. Dalam tayangan itu, Jusuf mengisahkan pengalamannya dirugikan oleh bank syariah dan menyebut salah satu bank syariah swasta sebagai "lintah darat."

"Bank swasta ini berlabel syariah, tapi perilakunya kayak lintah darat. Syariahnya cukup baik, tapi [ada] oknum-oknum yang memanfaatkan [label] syariah ini," tutur Yusuf dalam video yang diunggah Deddy Corbuzier via akun Youtube Sabtu.

Tayangan podcast Deddy juga mengundang perhatian pihak OJK. Dalam pernyataan terbarunya, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso berjanji bakal menindaklanjuti pernyataan tersebut dan membantu Jusuf melakukan mediasi dengan bank yang dimaksud. "Kami akan memanggil yang bersangkutan [Jusuf Hamka] untuk mengklarifikasi apakah benar pernyataannya seperti itu," kata Wimboh Sabtu.

Baca Juga: Cerita Jusuf Hamka Merasa Diperas Bank Syariah Swasta: Kayak Lintah Darat

Berita terkait

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

10 jam lalu

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

Kabid Pengaduan YLKI Rio Priambodo mengungkapkan, lembaganya telah mengirim surat kepada Satgas Pasti terkait aduan konsumen Pinjol ilegal.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

18 jam lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

21 jam lalu

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

Isy Karim mengatakan Kemendag akan memperjuangkan utang selisih harga minyak goreng yang tersendat sejak awal 2022.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

1 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

1 hari lalu

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

Satgas Pasti menemukan 537 entitas pinjol ilegal di sejumlah situs dan aplikasi sepanjang Februari hingga Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

1 hari lalu

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

Direktur Ideas menanggapi rencana Presiden Jokowi membahas program yang diusung Prabowo-Gibran dalam RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

2 hari lalu

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.

Baca Selengkapnya

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

2 hari lalu

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

Partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden mendapat jatah menteri berbeda-beda di kabinet Prabowo mendatang.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

3 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sebut 315 Proyek Senilai Rp 17,8 Triliun Dibiayai Surat Berharga Syariah Negara

3 hari lalu

Ma'ruf Amin Sebut 315 Proyek Senilai Rp 17,8 Triliun Dibiayai Surat Berharga Syariah Negara

Ma'ruf Amin meminta agar KDEKS Jawa Barat mengambil peran untuk memperluas inklusi keuangan syariah.

Baca Selengkapnya