TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja program pemulihan ekonomi daerah yang meliputi perlindungan sosial dan dukungan ekonomi daerah masih rendah.

"Mayoritas daerah belum menggunakan APBD yang saat ini dibutuhkan rakyatnya," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Rabu, 21 Juli 2021.

Ia mengatakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah mengeluarkan instruksi untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan pelaksanaan APBD tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, alokasi anggaran pemerintah daerah untuk pemulihan ekonomi di daerah adalah sebesar Rp 25,46 triliun. Rinciannya, Rp 12,11 triliun alokasi anggaran untuk perlindungan sosial dan Rp 13,35 triliun anggaran untuk pemberdayaan ekonomi.

Bentuk bantuan yang direncanakan adalah bansos untuk masyarakat terdampak Rp 6,9 triliun, pemberian makanan tambahan dan perlindungan sosial lainnya Rp 5,2 triliun, pemberdayaan UMKM Rp 2,3 triliun, serta subsidi pertanian dan pemberdayaan ekonomi lainnya Rp 11 triliun.

Bantuan itu diprioritaskan untuk masyarakat dan sektor informal terdampak yang belum menerima bantuan. Terutama untuk membantu warung-warung kecil di daerah.

Namun, realisasi dari anggaran tersebut, kata Sri Mulyani, masih rendah. Realisasi anggaran untuk perlindungan sosial baru Rp 2,3 triliun dan realisasi anggaran pemberdayaan ekonomi baru Rp 13,5 triliun. Sehingga, total realisasinya baru Rp 4,7 triliun atau 18,5 persen dari alokasi.

"Padahal ini juga ada yang di level IV. Jadi kita berharap Pemda segera merealisasikan bansos untuk menambah apa yang telah dilakukan pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani.

Tercatat, sebanyak 324 daerah atau 59,8 persen daerah realisasinya di bawah 15 persen dari anggaran dan hanya 24 daerah yang telah merealisasikan anggaran di atas 50 persen.

Baca Juga: Sri Mulyani Kaji Bantuan Subsidi Upah untuk Pekerja yang Dirumahkan, Besarannya?