TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI Alphonzus Widjaja meminta pemerintah memberikan subsidi gaji karyawan sebesar 50 persen.

"Subsidi ini tidak perlu diberikan kepada pusat perbelanjaan, tapi bisa langsung diberikan kepada pekerja, misalnya melalui mekanisme BPJS Ketenagakerjaan atau mekanisme lainnya," kata Alphonzus dalam konferensi pers virtual, Rabu, 21 Juli 2021.

Sisa 50 persen lagi, kata dia, ditanggung pengusaha. Dia mencontohkan, misalnya gaji pegawai Rp 3 juta per bulan, pemerintah membantu 50 persen atau Rp 1,5 juta yang disalurkan melalui BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pengusaha pusat perbelanjaan hanya tinggal menbayar Rp 1,5 juta.

"Dengan demikian pekerja akan menerima upah secara utuh, tapi di sisi lain pengusaha pusat perbelanjaan terbantu dengan subsidi tersebut," ujarnya.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk mengurangi potensi terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Dia menuturkan saat ini kondisi pusat sudah merumahkan sebagian besar dirumahkan, tapi masih tetap dibayar penuh gajinya. Meski, dia mengakui juga memang terjadi PHK dengan jumlah yang relatif kecil.

Jika PPKM darurat diperpanjang lagi, kata dia, karyawan akan dirumahkan dengan gaji tidak dibayar penuh, sebagian. Serta, opsi terakhir adalah melakukan PHK lagi.

"Tahapan-tahapan ini bergantung seberapa lama PPKM darurat berlangsung. Kami berharap opsi terakhir atau PHK itu tidak sampai terjadi. Karena itu kami meminta kepada pemerintah untuk bisa membantu mengurangi beban-beban pusat perbelanjaan," kata dia.

Kemarin, pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021. Kegiatan ekonomi akan diperlonggar pada 26 Juli 2021 jika indikator rata-rata penambahan kasus positif Covid-19 harian menunjukkan perbaikan.

Baca Juga: Laporan Keuangan Garuda: Besaran Gaji Komisaris Turun, tapi Direksi Naik?