TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menanggapi kritik yang diarahkan ke dirinya karena tetap melakukan kunjungan ke luar negeri selama PPKM Darurat. Ia menyatakan kunjungannya ke Amerika Serikat untuk melakukan lobi dengan Microsoft membahas perkembangan rencana investasi membangun pusat data di Indonesia.

Sebelumnya, kata Bahlil, Microsoft telah berkomitmen untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh CEO Microsoft saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta tahun lalu.

“Kami menjalankan apa yang menjadi hasil pertemuan Bapak Jokowi dengan Microsoft. Presiden Jokowi menginginkan Microsoft masuk ke Indonesia,” kata Bahlil dalam keterangan resmi, Senin, 19 Juli 2021. "Semuanya kami akan bantu, dalam konteks bagaimana aturan diperhatikan dan ditegakkan. Dengan tetap memperhatikan kolaborasi dengan UMKM, pengusaha daerah maupun pengusaha nasional lain."

Lebih jauh Bahlil memaparkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), seluruh proses perizinan investasi yang dilakukan melalui sistem OSS dan perizinan di daerah, seluruhnya akan dibantu oleh Kementerian Investasi/BKPM.

Di negeri abang sam itu, Bahlil menjelaskan ke Microsoft bahwa Undang-undang Cipta Kerja mewajibkan program kemitraan antara investor dengan UMKM. “Sesuai perintah UU Ciptaker, setiap investasi harus ada kolaborasi dengan pengusaha daerah, tapi yang profesional. Jadi setiap investasi yang masuk betul-betul memberikan dampak dan bermanfaat,” tuturnya.

Sementara itu, Vice President of Azure Global-Microsoft Mark Jacobsohn menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen jangka panjang pada pertumbuhan Indonesia. Inisiatif yang dicanangkan di Indonesia dengan tema Berdayakan Ekonomi Digital Indonesia akan merangkul berbagai pihak seperti pelayanan publik, pengembang (developer), dan ekosistem startup.

“Kami berekspansi dengan cepat di wilayah Indonesia. Kami membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, tentunya dari pemerintah Indonesia dan ketersediaan infrastruktur pendukung untuk mensukseskan investasi di Indonesia,” ucap Jacobsohn.

Adapun penelitian International Data Corporation (IDC) memproyeksikan dampak ekonomi dari investasi Microsoft di Indonesia sampai tahun 2024 adalah penciptaan sumber pendapatan baru bagi Microsoft dan mitra lokal bisnisnya di Indonesia sebesar US$6,3 miliar. Selain itu, IDC memperkirakan penciptaan lapangan kerja sekitar 60.000 lapangan kerja baru, dan 9.000 lapangan kerja bagi profesional di bidang teknologi informasi.

<!--more-->

Tiga menteri sebelumnya diketahui melakukan kunjungan ke luar negeri selama PPKM Darurat. Selain Bahlil, ada juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Airlangga melakukan perjalanan ke Singapura untuk bertemu Presiden Estonia Kersti Kaljulaid dan Pemerintah Singapura pada 14 Juli 2021. Sedangkan Bahlil melakukan perjalanan ke Washington DC, Amerika Serikat untuk bertemu perwakilan Bank Dunia pada 13 Juli. Lutfi ikut dalam rombongan Bahlil ke Amerika Serikat untuk melakukan lobi vaksin dan investasi.

Atas tindakan para menteri itu, Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyoroti sejumlah menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang masih melakukan perjalanan ke luar negeri di tengah PPKM Darurat. Tauhid mengatakan perilaku para menteri ini belum menunjukkan adanya sense of crisis.

“Di tengah situasi domestik yang lagi gawat, sepertinya sense of crisis-nya belum kebangun,” ujar Tauhid saat dihubungi Tempo pada Ahad, 18 Juli 2021.

Menurut Tauhid, saat kasus Covid-19 melonjak signifikan, peran dan kehadiran menteri di dalam negeri sangat diperlukan untuk berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga lainnya. Para menteri harus berjaga untuk memastikan penanganan wabah berjalan.

Apalagi belakangan, negara menghadapi berbagai persoalan, seperti kelangkaan oksigen hingga minimnya kapasitas kamar rumah sakit yang menampung pasien. Dalam kondisi negara yang sedang tidak baik-baik saja, Tauhid mengatakan perjalanan menteri ke luar negeri sudah selayaknya dibatasi.

Apalagi di masa PPKM seperti saat ini, Tauhid menilai perjalanan internasional hanya ditujukan bagi kepentingan mendapatkan vaksin atau pertemuan lain yang berhubungan dengan penanganan Covid-19. Sedangkan kunjungan yang bersifat promosi investasi atau pertemuan lainnya bisa dilakukan melalui saluran virtual.

BISNIS | FRANCISCA CHRISTY

Baca: Menteri Jokowi ke Luar Negeri saat PPKM, Indef: Belum Ada Sense of Crisis