Menteri Jokowi ke Luar Negeri saat PPKM, Indef: Belum Ada Sense of Crisis

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) didampingi (dari kiri) Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri ATR Sofyan Djalil dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berfoto bersama seusai menyampaikan keterangan pers terkait penjelasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2020. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) didampingi (dari kiri) Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri ATR Sofyan Djalil dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berfoto bersama seusai menyampaikan keterangan pers terkait penjelasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2020. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyoroti sejumlah menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang masih melakukan perjalanan ke luar negeri di tengah PPKM Darurat. Tauhid mengatakan perilaku para menteri ini belum menunjukkan adanya sense of crisis.

    “Di tengah situasi domestik yang lagi gawat, sepertinya sense of crisis-nya belum kebangun,” ujar Tauhid saat dihubungi Tempo pada Ahad, 18 Juli 2021.

    Menurut Tauhid, saat kasus Covid-19 melonjak signifikan, peran dan kehadiran menteri di dalam negeri sangat diperlukan untuk berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga lainnya. Para menteri harus berjaga untuk memastikan penanganan wabah berjalan.

    Apalagi belakangan, negara menghadapi berbagai persoalan, seperti kelangkaan oksigen hingga minimnya kapasitas kamar rumah sakit yang menampung pasien. Dalam kondisi negara yang sedang tidak baik-baik saja, Tauhid mengatakan perjalanan menteri ke luar negeri sudah selayaknya dibatasi.

    Perjalanan internasional, kata dia, sebaiknya hanya ditujukan bagi kepentingan mendapatkan vaksin atau pertemuan lain yang berhubungan dengan penanganan Covid-19. Sedangkan kunjungan yang bersifat promosi investasi atau pertemuan lainnya bisa dilakukan melalui saluran virtual.

    Tauhid melanjutkan, pertemuan tingkat tinggi pejabat negara yang berlangsung lewat sarana digital sudah lazim dijalankan di masa pandemi Covid-19. Sejumlah negara pada umumnya telah membatasi pertemuan fisik, apalagi yang menghadirkan banyak orang.

    Negara-negara di Eropa, kata Tauhid, telah mengganti pertemuan fisik dengan virtual--termasuk untuk forum-forum bisnis internasional. Adapun pertemuan yang sifatnya untuk lobi investasi bisa dilakukan melalui delegasi duta besar atau atase perdagangan serta investasi di luar negeri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.