Luhut Targetkan Penyuntikan Vaksin Capai 1,5 Juta per Hari pada Agustus
Reporter
Francisca Christy Rosana
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Minggu, 18 Juli 2021 09:37 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah ingin mempercepat program vaksinasi agar tercipta kekebalan kelompok atau herd immunity. Ia menargetkan penyuntikan vaksin bisa mencapai 1,5 juta per hari pada Agustus.
“Selama periode PPKM ini, jumlah vaksinasi meningkat cukup signifikan, dan akan kita targetkan 1,5 juta suntikan pada bulan depan,“ ujar Luhut dalam konferensi pers, Sabtu petang, 17 Juli 2021.
Luhut mengatakan masyarakat harus bekerja sama mengikuti program vaksinasi yang dijalankan pemerintah. Ia juga meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan-ketentuan tambahan selama periode PPKM untuk menekan angka penyebaran Covid-19.
Lebih jauh, Luhut membeberkan, pemerintah tak hanya mempercepat vaksinasi, tapi juga menambah anggaran untuk penanganan dari sisi kesehatan. Anggaran kesehatan ditambah menjadi senilai Rp 214,95 triliun di tengah merebaknya varian baru virus corona.
<!--more-->
Dana kesehatan dialokasikan untuk klaim perawatan pasien senilai total Rp 65,9 triliun. Alokasi ini mengalami penambahan dari sebelumnya sebesar Rp 25,87 triliun.
Kemudian, tambahan anggaran juga dikucurkan untuk insentif nakes dengan total tambahan Rp 1,08 triliun. Untuk.itu, dana insentif tenaga kesehatan bertambah menjadi total Rp 18,4 triliun.
Pemerintah pun menambah anggaran penyediaan obat Covid-19 sebesar Rp 0,4 triliun untuk dua juta paket obat bagi pasien isolasi mandiri. Total anggaran penyediaan obat menjadi Rp 1,17 triliun.
Kemudian, kata Luhut, pemerintah menambah anggaran untuk pembangunan rumah sakit darurat senilai Rp 2,75 triliun. Rumah sakit darurat ditempatkan di Asrama Haji Pondok Gede, Wisma Haji Surabaya, Wisma Haji Boyolali, asrama mahasiswa di Bandung, dan asrama mahasiswa atau rumah susun di Yogyakarta.
Baca: Luhut Minta Maaf Bila Penanganan PPKM Darurat Belum Optimal