Luhut Minta Maaf Bila Penanganan PPKM Darurat Belum Optimal

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Luhut Binsar Panjaitan. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Luhut Binsar Panjaitan. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta maaf kepada rakyat Indonesia jika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat alias PPKM Darurat belum optimal.

    "Sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali Dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini masih belum optimal," ujar dia dalam konferensi pers, Sabtu, 17 Juli 2021.

    Luhut mengatakan bersama jajarannya, menteri, dan kepala lembaga akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran Covid-19 varian delta bisa diturunkan. Serta, untuk memastikan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat bisa segera dilakukan.

    Lihat juga: Talk Show TV Tempo: Mungkinkah Program Vaksinasi Dipercepat untuk Hadapi Varian Delta?  

    PPKM Darurat di Jawa Bali telah berlangsung selama 15 hari sejak tanggal 3 Juli lalu. Luhut mengatakan tujuan dari PPKM ini adalah untuk menurunkan aktivitas dan mobilitas masyarakat guna mengendalikan penularan Covid-19 varian Delta yang saat ini melanda Tanah Air. Musababnya, virus varian anyar itu tujuh kali lebih menular dibandingkan varian sebelumnya

    Luhut mengklaim telah ada berbagai kemajuan dalam penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Hasil monitoring terhadap indikator Google traffic, Facebook Mobility dan indeks cahaya malam, ujarnya, menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat.

    "Ini terus terang saja memberikan harapan kepada kita semua bahwa penularan varian Delta ini bisa kita turunkan. Namun penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat ini tidak serta merta langsung menunjukkan penurunan penambahan kasus walaupun tiga hari belakangan ini terlihat data-data sudah mulai membaik," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.