TEMPO.CO, Jakarta - Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran alias Seknas Fitra turut mengkritik program vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar.

"Anggaran PEN untuk BUMN -- termasuk Kimia Farma, harusnya dialokasikan untuk memproduksi dan mendistribusikan VGR secara gratis ke masyarakat," ujar Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan dalam keterangan tertulis, Ahad, 11 Juli 2021.

Misbah mengatakan dari sisi anggaran, pemerintah baru saja menambah anggaran untuk penanganan kesehatan. Pemerintah menambah anggaran sekitar Rp 13,01 triliun, dari Rp 172,84 triliun menjadi Rp 185,85 triliun. Sementara, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional untuk BUMN saat ini sebesar Rp 121,73 triliun.

Di sisi lain, target vaksinasi pemerintah belum tercapai dan stok vasin pemerintah masih belum terdistribusi semua. Setidaknya, menurut Misbah, saat ini ada kurang lebih 122 Juta vaksin siap pakai.

Misbah pun memaparkan sejumlah situasi yang dihadapi masyarakat saat ini. Menurut dia, masyarakat tengah menghadapi kebingungan bertahan hidup dan keterbatasan jumlah vaksin. Ditambah lagi, kondisi kedaruratan pun masih diberlakukan pemerintah, entah sampai kapan.

"Berdasar hal tersebut, Seknas FITRA menuntut pemerintah mencabut kebijakan VGR berbayar, karena Vaksinasi merupakan hak warga yang paling asasi rakyat, hak untuk hidup," ujar Misbah.
<!--more-->
Ia pun meminta pemerintah mempercepat serapan anggaran kesehatan untuk vaksinasi dan perbaikan layanan penanganan covid-19 di Rumah Sakit dan layanan kesehatan yang ditunjuk. "Di samping itu, pemerintah memastikan ketersediaan oksigen, ventilator, dan ruang perawatan layak bagi penderita Covid-19," ujar dia.

Sebelumnya, Kimia Farma berencana menggelar Vaksinasi Gotong Royong Individu mulai hari ini, Senin, 12 Juli 2021. Namun, pelaksanaan program tersebut ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.

Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma Tbk, Ganti Winarno, mengataan tujuan perseroan menggelar vaksinasi adalah untuk mendkung percepatan dan perluasan vaksinasi gotong royong, bukan untuk komersialisasi.

"Pada prinsipnya kami mendukung. Tidak ada komersialisasi atau sebagainya. Semuanya sudah terbuka, dari sisi komponen harga dan sebagainya. Sudah dilakukan reviu oleh lembaga independen," ujar Ganti dalam konferensi pers, Ahad, 11 Juli 2021.

Juru bicara vaksinasi dari Bio Farma, Bambang Heryanto, mengatakan harga untuk vaksin yang dipergunakan untuk vaksinasi Gotong Royong sudah direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan alias BPKP. "Struktur harga sudah terbuka dan dibuka dengan jelas. Jadi tidak ada yang ditutupi. Soal isu marjin berapa di situ sudah ditetapkan dengan seluas-luasnya dan seterbuka mungkin," kata Bambang.

CAESAR AKBAR

Baca juga: Kimia Farma Tunda Pelaksanaan Vaksinasi Individu Berbayar, Kenapa?