TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menerapkan aturan pengetatan PPKM Mikro di 43 Kabupaten atau Kota di luar Jawa dan Bali. PPKM Mikro Ketat ini berlaku mulai 6-20 Juli 2021.

"Pemerintah telah menegaskan tanggal 6 sampai tanggal 20 dilakukan pengetatan, dalam pengetatan itu dengan asesmen yang ketat, asesmen tingkat 4, telah ditetapkan 43 kabupaten atau kota dilakukan pengetatan," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual pada Rabu, 7 Juli 2021.

Hal ini karena kasus aktif di luar Jawa terjadi kenaikan 34 persen dari mulai Aceh sampai Sumatera Utara. Kenaikan yang relatif tinggi mulai dari Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Maluku, NTT, Papua, Papua Barat yang kenaikannya relatif tinggi.

Kemudian kasus aktif secara nasional di luar Jawa-Bali mengalami kenaikan adalah Banten, Papua, Kaltim, Kalteng, Riau, Sumbar. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pengetatan PPKM Mikro.

Berikut 43 kabupaten atau kota yang akan diberlakukan pengetatan.

1. Aceh: Kota Banda Aceh

2. Bengkulu: Kota Bengkulu

3. Jambi: Kota Jambi

4. Kalimantan Barat: Kota Pontianak

5. Kalimantan Barat: Kota Singkawang

6. Kalimantan Tengah: Kota Palangkaraya

7. Kalimantan Tengah: Lamandau

8. Kalimantan Tengah: Sukamara

9. Kalimantan Timur: Berau

10. Kalimantan Timur: Kota Balikpapan

11. Kalimantan Timur: Kota Bontang

12. Kalimantan Utara: Bulungan

13. Kepulauan Riau: Bintan

14. Kepulauan Riau: Kota Batam

15. Kepulauan Riau: Kota Tanjung Pinang

16. Kepulauan Riau: Natuna

17. Lampung: Kota Bandar Lampung

18. Lampung: Kota Metro

19. Maluku: Kepulauan Aru

20. Maluku: Kota Ambon

21. NTT: Kota Mataram

22. NTT: Lembata

23. NTT: Nagekeo

24. Papua: Boven Digoel

25. Papua: Kota Jayapura

26. Papua Barat: Fak Fak

27. Papua Barat: Kota Sorong

28. Papua Barat: Manokwari

29. Papua Barat: Teluk Bintuni

30. Papua Barat: Teluk Wondama

31. Riau: Kota Pekanbaru

32. Sulawesi Tengah: Kota Palu

33. Sulawesi Tenggara: Kota Kendari

34. Sulawesi Utara: Kota Manado

35. Sulawesi Utara: Kota Tomohon

36. Sumatera Barat: Kota Bukittinggi

37. Sumatera Barat: Kota Padang

38. Sumatera Barat: Kota Padang Panjang

39. Sumatera Barat: Kota Solok

40. Sumatera Selatan: Kota Lubuk Linggau

41. Sumatera Selatan: Kota Palembang

42. Sumatera Utara: Kota Medan

43. Sumatera Utara: Kota Sibolga

Airlangga meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan testing dan tracing-nya. serta gubernur hingga wali kota disiplin dan ketat untuk menjalankan PPKM mikro ketat ini.

Baca Juga: Rencana PPKM Darurat, Mal di Zona Merah Buka Sampai 5 Sore