Okupansi Perkantoran Diperkirakan Anjlok Jadi 60 Persen Kuartal III 2021

Reporter

Bisnis.com

Selasa, 6 Juli 2021 19:06 WIB

Suasana lalu lintas di ruas Tol Dalam Kota, kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 2 Juli 2021. Saat PPKM Darurat, seluruh pekerja perkantoran non-essential diminta berkerja dari rumah. ANTARA/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Property Watch memproyeksikan kondisi sektor properti, khususnya perkantoran akan tertekan berat pada kuartal III 2021 karena terdampak langsung pandemi Covid-19.

CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengatakan bahwa saat ini kondisi perkantoran terus tertekan karena pandemi Covid-19 dan diberlakukannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

“Selama pandemi Covid-19 ini perkantoran memang tertekan karena ada kebijakan work from home [WFH],” katanya kepada Bisnis, Selasa, 6 Juli 2021.

Selain itu, kondisi ruang perkantoran di Jakarta yang mengalami kelebihan pasokan juga mengakibatkan banyaknya ruang kosong dan okupansi tidak terlalu tinggi.

Adapun okupansi ruang kantor pada kuartal II 2021 masih berada pada level 73 persen. Pihaknya memproyeksikan bahwa okupansi ruang perkantoran di kuartal III 2021 akan lebih rendah, dan mencapai 60 persen karena kebijakan PPKM darurat, serta kasus Covid-19 yang meningkat.

“Tidak ada perubahan harga sewa selama kuartal II 2021, tetapi ada kecenderungan turun. Tingkat hunian pastinya akan menurun drastis,” ucapnya.
<!--more-->
Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Metropolitan Kentjana Tbk. Jeffry S Tanuwidjaja mengatakan bahwa bisnis sewa perkantoran saat ini masih dalam tren penurunan.

Kondisi itu terjadi karena banyak perusahaan yang melakukan aktivitas bekerja dari rumah, sehingga mengurangi luas area perkantoran yang disewa. “Jadi memang banyak yang mengurangi luas area sewa,” katanya.

Pihaknya menargetkan okupansi perkantoran tahun ini dapat meningkat berada di level 85 persen. Tingkat okupansi Pondok Indah Office Tower yang dimiliki emiten berkode MKPI itu berada di kisaran 80 persen.

BISNIS

Baca juga: Polda Metro Jaya Tambah Pembatasan Mobilitas PPKM Darurat Jadi 75 Titik

Advertising
Advertising

Berita terkait

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

2 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

3 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

4 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN di Spanyol Temukan Antibodi Pencegah Virus SARS-CoV-2

7 hari lalu

Peneliti BRIN di Spanyol Temukan Antibodi Pencegah Virus SARS-CoV-2

Fungsi utama antibodi itu untuk mencegah infeksi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi Covid-19 pada 2020.

Baca Selengkapnya

Prof Tjandra Yoga Aditama Penulis 254 Artikel Covid-19, Terbanyak di Media Massa Tercatat di MURI

11 hari lalu

Prof Tjandra Yoga Aditama Penulis 254 Artikel Covid-19, Terbanyak di Media Massa Tercatat di MURI

MURI nobatkan Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran UI, Prof Tjandra Yoga Aditama sebagai penulis artikel tentang Covid-19 terbanyak di media massa

Baca Selengkapnya

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

11 hari lalu

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

"Terbukti secara sah dan meyakinkan," kata jaksa KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat membacakan surat tuntutan pada Kamis, 18 April 2024.

Baca Selengkapnya

Libur Lebaran Usai tapi Masih Bolos, Sleman Beri Sanksi pada ASN

12 hari lalu

Libur Lebaran Usai tapi Masih Bolos, Sleman Beri Sanksi pada ASN

Pegawai kantor pemerintahan di Yogyakarta mulai masuk kerja usai libur Lebaran, ada izin WFH.

Baca Selengkapnya

ASN Depok Diimbau Tidak WFH Usai Libur Lebaran, Kecuali Darurat

12 hari lalu

ASN Depok Diimbau Tidak WFH Usai Libur Lebaran, Kecuali Darurat

Wali Kota Mohammad Idris mengatakan, untuk ASN Depok tidak ada WFH kecuali ada hal darurat.

Baca Selengkapnya

Arus Balik Lebaran 2024, Korlantas Polri Catat 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

13 hari lalu

Arus Balik Lebaran 2024, Korlantas Polri Catat 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Arus balik Lebaran di jalur Pantura saat ini masih dalam batas normal, kepadatan kendaraan hanya terjadi di beberapa lampu lalu lintas.

Baca Selengkapnya

Kemenhub Klaim Kebijakan WFH Kurangi Kepadatan Lalu Lintas Arus Balik Lebaran

13 hari lalu

Kemenhub Klaim Kebijakan WFH Kurangi Kepadatan Lalu Lintas Arus Balik Lebaran

Juru Bicara Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, Adita Irawati menyatakan kondisi lalu lintas pada Selasa, 16 April 2024 mulai landai. Hal itu berkenaan dengan strategi pemerintah mengurai kepadatan saat arus balik lebaran dengan penerapan work from home.

Baca Selengkapnya