Terpopuler Bisnis: Bansos PPKM Darurat hingga Pesan Ketum Pemuda Pancasila

Reporter

Tempo.co

Sabtu, 3 Juli 2021 06:08 WIB

PT Pos Indonesia menjadi mitra Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menyalurkan bantuan sosial tunai (bansos tunai/BST) di Laboan Bajo

TEMPO.CO, Jakarta -Berita terpopuler sepanjang Jumat, 2 Juli 2021, dimulai dari warga bakal dapat bansos tunai seiring diberlakukannya PPKM Darurat hingga Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila Japto Soelistyo Soerjosoemarno mengucapkan selamat ke Ketua Umum Arsjad Rasjid.

Adapula berita tentang Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bantuan sosial tunai diperpanjang 2 bulan dan lima kritik ekonom Indef Enny Sri Hartati.

Berikut empat berita terpopuler bisnis sepanjang kemarin:

1. PPKM Darurat, Warga Bakal Dapat Bansos Tunai Rp 300 Ribu Per Bulan

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan Kementerian Sosial akan menyalurkan Bantuan Sosial Tunai atau Bansos Tunai (BST). Langkah tersebut ditempuh seiring akan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, 3-20 Juli 2021.

"BST akan disalurkan untuk bulan Mei dan Juni, setelah sebelumnya berhenti di April. Kita berharap pekan ini atau paling lambat pekan depan bansos ini dapat tersalur, " ujar Risma dalam keterangan tertulis, Kamis, 1 Juli 2021.

Untuk besaran BST yang akan diberikan adalah senilai Rp 300 ribu per bulan dan akan disalurkan kepada warga di setiap awal bulan, sedangkan pada Mei dan Juni akan diberikan Rp 600 ribu sekaligus.

"Warga akan menerima Rp 600 ribu sekaligus, tapi saya minta jangan diijonkan dan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja," ujar dia.

BST itu akan menyasar 10 juta penerima bantuan, penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 18,8 juta, serta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta. "Soal data penerima bansos sudah dibersihkan kemarin, tapi ada 3,6 juta yang nyangkut di bank dan tadi sudah di-clearkan dalam rapat, " kata Risma.

Data nyangkut itu, ujar dia, disebabkan nama yang tercantum di data bank tidak persis sama dengan data milik Kementerian Sosial yang sudah padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Ia mengatakan penyaluran BST akan dilakukan melalui kantor pos, sedangkan untuk BPNT dan PKH akan disalurkan melalui jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
2. Sri Mulyani: Bantuan Sosial Tunai Diperpanjang 2 Bulan untuk 10 Juta Keluarga

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bantuan sosial tunai atau BST diperpanjang 2 bulan. BST terutama untuk meringankan masyarakat yang terdampak pelaksanaan PPKM darurat.

"Dalam rangka antisipasi PPKM darurat, APBN(Anggaran pendapatan dan Belanja Negara ikut melindungi dan merespons untuk bisa dilakukan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Jumat 2 Juli 2021.

Seperti diketahui, kata dia, bansos ini untuk 10 juta masyarakat yang tidak mampu, keluarga miskin dan kriterianya mereka yang belum menerima program PKH dan kartu sembako. Tentu juga kriteria, kata dia, mereka yang punya NIK, KK dan telefon untuk bisa dihubungi.

Dia menuturkan selama ini BST sudah diberikan kepada 9,6 juta kelompok penerima manfaat atau KPM dengan anggaran Rp 11,94 T, yaitu penyaluran Januari-April dilakuan setiap bulan dengan indeks Rp 300 ribu per kelompok penerima per bulan.

"Untuk perpanjangan 2 bulan inni kita harapkan akan dibayar pada bulan Juli dan Agustus. Targetnya 10 juta KPN di 34 provinsi," kata dia,

Sri Mulyani mengatakan perpajangan BST dua bulan ini akan membutuhkan anggaran Rp 6,1 triliun. Catatannya, kata dia, pemerintah akan mengunakan data kelompok penerima dari penyaluran Januari-April yang realisasinya sebanyak 9,6 juta KPM.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
3. Mengenang 5 Kritik Ekonom Enny Sri Hartati untuk Pemerintah Selama Pandemi

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, meninggal pada Kamis, 1 Juli 2021. Enny wafat pada pukul 19.55 WIB di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Jakarta, karena Covid-19.

"Iya betul. Kemarin dibawa ke rumah sakit,” kata ekonom Indef, Eko Listyanto, saat dihubungi Tempo, Kami, 1 Juli.

Semasa hidup, Enny banyak melontarkan kritik kepada pemerintah, termasuk dalam menangani Covid-19. Berikut ini beragam kritik Enny untuk pemerintah yang dihimpun dari awal pandemi Covid-19 hingga 2021.

  1. Pemerintah dinilai gagal dongkrak pertumbuhan ekonomi lewat paket kebijakan
Advertising
Advertising

Enny mengatakan paket kebijakan atau stimulus pemerintah telah gagal mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rontok akibat wabah virus corona. Kegagalan tersebut terlihat dari rendahnya pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 yang hanya 2,97 persen.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
4. Pesan Bos Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno untuk Ketum Kadin Arsjad Rasjid

Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Japto Soelistyo Soerjosoemarno mengucapkan selamat atas terpilihnya Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia secara mufakat.

"Selamat kepada Arsjad Rasjid yang terpilih menjadi Ketua Kadin Indonesia melalui musyawarah mufakat. Ini suatu proses yang baik," ujar Japto dalam keterangan resmi, Jumat, 2 Juli 2021.

Dia juga mengapresiasi Munas Kadin yang telah berjalan dengan baik, sesuai dengan kultur dan nilai-nilai Indonesia, yakni gotong royong dan persatuan.

Menurutnya, Munas Kadin yang berlangsung saat pandemi Covid-19 tetap lancar, tidak gaduh, serta mengutamakan kebersamaan.

Japto juga mengingatkan Arsyad agar memegang komitmennya saat mendeklarasikan diri menjadi calon Ketum beberapa bulan lalu. Pasalnya, Arsjad Rasjid berkomitmen untuk membantu dunia usaha dan mendukung pemerintah dalam pemulihan ekonomi.

"Kadin perlu terus dorong pemerataan stimulus ekonomi dan pengembangan program hingga ke daerah-daerah yang membutuhkan," katanya.

Baca berita selengkapnya di sini.

Berita terkait

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

1 hari lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Kadin Ingatkan Pemerintah Hati-hati Membentuk Badan Otorita Penerimaan Negara

2 hari lalu

Kadin Ingatkan Pemerintah Hati-hati Membentuk Badan Otorita Penerimaan Negara

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah agar berhati-hati dalam pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara.

Baca Selengkapnya

Solo Great Sale 2024 Targetkan Pengembangan Potensi Investasi Aglomerasi

2 hari lalu

Solo Great Sale 2024 Targetkan Pengembangan Potensi Investasi Aglomerasi

Gelaran Solo Great Sale atau SGS kembali hadir di Kota Solo, Jawa Tengah, menyemarakkan bulan Mei 2024 ini.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Airlangga dan Menteri Perdagangan Inggris Bahas Produk Susu, Gunung Ruang Erupsi 5 Bandara di Sulawesi Kemarin Masih Ditutup

3 hari lalu

Terpopuler: Airlangga dan Menteri Perdagangan Inggris Bahas Produk Susu, Gunung Ruang Erupsi 5 Bandara di Sulawesi Kemarin Masih Ditutup

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan kunjungan kerja di London, bertemu dengan Menteri Perdagangan Inggris The Rt. Hon. Greg Hands MP

Baca Selengkapnya

Segini Jatah Bonus Tiap Pemain Timnas U-23 Indonesia

4 hari lalu

Segini Jatah Bonus Tiap Pemain Timnas U-23 Indonesia

Pengusaha beri Rp 23 miliar. Masing-masing pemain Timnas U-23 Indonesia akan dapat bonus berkisar Rp 605,2 juta.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

4 hari lalu

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

6 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Terbang ke Doha, Pengusaha Patungan Beri Bonus Rp23 M untuk Timnas U-23

6 hari lalu

Erick Thohir Terbang ke Doha, Pengusaha Patungan Beri Bonus Rp23 M untuk Timnas U-23

Sejumlah pengusaha, yang diinisiasi oleh Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT), mengumpulkan dana Rp23 milar untuk Timnas U-23.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

9 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

9 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya