PPKM Darurat, Bos Lion Air: Kami Dukung untuk Keselamatan Negara
Reporter
Francisca Christy Rosana
Editor
Martha Warta Silaban
Rabu, 30 Juni 2021 18:37 WIB
TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Direktur Lion Air Edward Sirait mengatakan akan mendukung pemerintah ihwal rencana pembatasan kegiatan masyarakat. Pembatasan dilakukan dalam skala lebih ketat melalui PPKM darurat.
“Apapun yang diputuskan pemerintah kami mendukung karena hal tersebut untuk keselamatan negara,” ujar Edward alias Edo saat dihubungi Tempo, Rabu, 30 Juni 2021.
Edo mengatakan perusahaannya saat ini masih terus menunggu ketetapan pemerintah ihwal PPKM darurat. Hingga Kamis sore, 30 Juni, keputusan tersebut belum diumumkan pemerintah.
Edo tak menampik kebijakan PPKM darurat akan berimbas ke sektor industri maskapai. Selama pandemi Covid-19, maskapai mengalami tekanan berat karena menurunnya jumlah penumpang.
Namun, kata Edo, dampak itu adalah risiko bisnis. “Dampak kepada usaha itu adalah resiko yang harus di kelola dan dihadapi,” ujar Edo.
Pemerintah tengah menyusun skema PPKM darurat, termasuk PPKM Jawa Bali. Mekanisme PPKM darurat dibahas menteri-menteri terkait bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi sejak Selasa, 29 Juni 2021.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan mekanisme pengetatan perjalanan penumpang untuk PPKM darurat di wilayah Jawa-Bali. Bagi penumpang perjalanan jarak jauh, mereka wajib membawa kartu vaksin Covid-19 minimal dosis pertama.
Selain kartu vaksin, penumpang khususnya moda transportasi pesawat, wajib hasil tes swab PCR dengan batas waktu H-2. Sedangkan penumpang untuk moda transportasi jarak jauh lainnya bisa menunjukkan dokumen tes Antigen dengan batas waktu H-1.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, membenarkan adanya usulan tersebut. “Ya memang itu usulan kami,” ujar Jodi.
Aturan pengetatan perjalanan ini diusulkan berlaku untuk penumpang transportasi udara, laut, dan darat. Selain itu, kapasitas penumpang transportasi umum dan kendaraan sewa akan diatur maksimal 70 persen.
Jodi mengatakan saat ini pemerintah belum memutuskan mekanisme PPKM darurat. Hasilnya tergantung dari rapat bersama Jokowi. “Tergantun keputusan Presiden,” ujar Jodi.
Baca Juga: Siap Mengudara, Simak Fakta-fakta Menarik Super Air Jet
