Terkini Bisnis: Tes Swab PCR ke Bali dan Staf Sri Mulyani Tanggapi Faisal Basri
Reporter
Tempo.co
Editor
Kodrat Setiawan
Selasa, 29 Juni 2021 06:03 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Senin, 28 Juni 2021, dimulai dari tes PCR untuk penumpang pesawat ke Bali hingga Staf Sri Mulyani menanggapi Faisal Basri soal utang.
Adapula berita tentang pemerintah disarankan lockdown Bali 14 hari untuk memulihkan pariwisata dan Faisal Basri membela BEM UI soal kritik terhadap Jokowi.
Berikut empat berita terpopuler bisnis sepanjang kemarin:
1. Mulai 30 Juni, Penumpang Pesawat ke Bali Wajib Bawa Dokumen Tes Swab PCR
Gubernur Bali I Wayan Koster menyatakan mulai Rabu, 30 Juni 2021, penumpang pesawat domestik yang masuk Pulau Dewata melalui Bandara Internasional Ngurah Rai wajib mengantongi dokumen tes kesehatan swab PCR dengan hasil negatif Covid-19.
“Kami akan berlakukan surat edaran baru atas arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Menteri Perhubungan untuk memperketat gerbang masuk Bali melalui kunjungan domestik, khususnya udara,” ujar Wayan dalam press briefing secara virtual, Senin, 28 Juni 2021.
Ketentuan penumpang pesawat tersebut akan diatur dalam Surat Edaran Gubernur Provinsi Bali yang akan terbit pada Selasa, 29 Juni 2021. Dengan aturan anyar ini, hasil tes kesehatan lain, seperti swab Antigen dan GeNose, tidak lagi berlaku bagi penumpang pesawat.
Untuk menghindari kecurangan penumpang, Pemerintah Bali akan mengecek keaslian dokumen swab PCR melalui pemindaian kode barcode. Wayan berharap pemerintah setempat bisa mengurangi risiko penyebaran Covid-19 di tengah merebaknya varian baru virus corona.
Selain di sisi udara, Pemerintah Bali akan memperketat aturan perjalanan bagi penumpang yang masuk ke Pulau Dewata lewat jalur darat dan laut. Wayan menekankan, penumpang yang masuk ke Bali menggunakan kapal melalui pelabuhan penyeberangan harus mengantongi syarat tes swab Antigen atau swab PCR. “Jadi GeNose tidak berlaku,” ujar Wayan.
Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
2. Pulihkan Pariwisata, Pemerintah Diminta Lockdown Bali 14 Hari
Pemerhati pariwisata, Taufan Rahmadi, menyarankan Pemerintah Indonesia mengadopsi cara Selandia Baru dalam menangani sektor pariwisata Bali yang terpuruk akibat pandemi. Ia mengatakan pemerintah bisa menyusun tahap-tahap pembukaan gerbang internasional Bali untuk memulihkan sektor pariwisata Pulau Dewata seperti yang dilakukan Selandia Baru.
Ia pun mengusulkan sejumlah tahap penanganan pariwisata Pulau Dewata. Tahap pertama adalah lockdown yang berlangsung selama 14 hari.
“Level I fase 14 hari ke depan lockdown Bali, Nyepikan Bali,” ujar Taufan dalam keterangannya, Senin, 28 Juni 2021.
Pada tahap itu, pemerintah diminta mengetatkan protokol kesehatan secara tegas dan konsisten. Pemerintah juga diminta mendorong para pekerja melakukan isolasi mandiri secara menyeluruh dan melakukan pekerjaannya dari rumah.
Selama lockdown dilakukan, pemerintah juga disarankan menutup sekolah dan area publik. Setelah 14 hari berlangsung, Taufan menyebut perlu ada pengetesan Antigen secara massal kepada seluruh warga Bali.
Bila lockdown selesai, pemerintah dapat membuka Bali secara bertahap mulai penerbangan nasional hingga penerbangan internasional. Apabila tahap-tahap itu sudah dilalui, Bali disebut sudah bisa menerima kunjungan wisatawan negara.
Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
3. Faisal Basri Bela BEM UI Soal Kritik Jokowi: Kalian Pantas Muak
Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, memberikan dukungan terhadap BEM UI yang tengah menghadapi masalah lantaran melayangkan kritik kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Faisal meminta agar BEM UI tak gentar.
"Leon (Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra), dkk (dan kawan-kawan) jangan gentar. Kalian pantas muak dengan keadaan negeri. Tahu kan mengapa rektor takut dengan sikap kalian," ujar Faisal Basri melalui akun Twitter resminya, @FaisalBasri, Ahad, 27 Juni 2021.
Menurut Faisal, sebelum melontarkan kritik, BEM UI dibekali dengan riset-riset ilmiah. BEM, kata dia, memiliki departemen kajian strategis.
Budaya kritik dengan data ilmiah pun berlangsung dari dulu sampai sekarang. Adapun departemen kajian strategis tak hanya berfokus di fakultas, melainkan lintas ilmu.
"Mereka punya departemen kajian strategis. Di level fakultas juga ada. Hebatnya lagi, di level universitas, pendekatannya lintas ilmu, lintas fakultas," tutur Faisal.
Faisal menduga masalah yang dialami BEM UI dengan kampusnya setelah melayangkan kritik untuk Jokowi terjadi lantaran para dosen khawatir akan dipersulit menjadi guru. "Para dosen ketakutan karena kalau kritis dipersulit jadi guru besar," tutur Faisal.
BEM UI melalui akun Instagram mereka @bemui_official, sebelumnya mengkritik Jokowi dengan memberikan gelar "King of Lips Service". BEM UI menilai Jokowi sering tak konsisten dengan pernyataannya.
Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
4. Tanggapi Faisal Basri Soal Utang, Stafsus Sri Mulyani Berikan Data Ini
Staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo merespons ekonom senior Faisal Basri soal utang pemerintah.
"Bang @FaisalBasri terima kasih mengingatkan," kata Yustinus dalam akun Twitternya, Sabtu, 26 Juni 2021.
Kata dia, saat ini porsi Surat Berharga Negara atau SBN Indonesia makin besar atau 87 persen. Artinya, kata dia, Indonesia lebih berdaulat karena porsi pinjaman mengecil.
Jumlah SBN yang dipegang residen semakin besar atau 77 persen. Persentase itu lebih besar dibandingkan dengan 2016 yang sebesar 60 persen.
"Sehingga lebih stabil. Mohon terus diawasi," ujarnya.
Sebelumnya ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi bahwa defisit anggaran pendapatan dan belanja negara dibiayai dari sumber-sumber yang aman. Faisal menyebut 87 persen utang pemerintah adalah berupa surat utang yang beredar di pasar dan tak bisa dijadwal ulang.
Baca berita selengkapnya di sini.