TEMPO.CO, Jakarta - Staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo merespons ekonom senior Faisal Basri soal utang pemerintah.
"Bang @FaisalBasri terima kasih mengingatkan," kata Yustinus dalam akun Twitternya, Sabtu, 26 Juni 2021.
Kata dia, saat ini porsi Surat Berharga Negara atau SBN Indonesia makin besar atau 87 persen. Artinya, kata dia, Indonesia lebih berdaulat karena porsi pinjaman mengecil.
Jumlah SBN yang dipegang residen semakin besar atau 77 persen. Persentase itu lebih besar dibandingkan dengan 2016 yang sebesar 60 persen.
"Sehingga lebih stabil. Mohon terus diawasi," ujarnya.
Sebelumnya ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi bahwa defisit anggaran pendapatan dan belanja negara dibiayai dari sumber-sumber yang aman. Faisal menyebut 87 persen utang pemerintah adalah berupa surat utang yang beredar di pasar dan tak bisa dijadwal ulang.
"Pak Presiden, 87 persen utang pemerintah berupa surat utang yang beredar di pasar. Jika ada aksi jual, semaput kita," cuit Faisal Basri di akun @faisalbasri, menanggapi pemberitaan berjudul 'Jokowi: Defisit Anggaran Dibiayai Sumber yang Aman', Jumat, 25 Juni 2021.
Jokowi menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020 alias LHP LKPP 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.
Presiden memastikan pemerintah akan sangat memperhatikan rekomendasi dari lembaga audit tersebut dalam mengelola pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ke depannya.
"Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman," ujar dia dalam sambutannya seperti disiarkan dalam akun Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, 25 Juni 2021.
Faisal Basri juga mengatakan utang pemerintah dalam denominasi rupiah (local currency bonds) yang dipegang oleh investor asing mencapai 22,9 persen per Maret 2021. Jika mereka jual, kata dia, rupiah bakal sempoyongan.
BACA: Faisal Basri Bela BEM UI Soal Kritik Jokowi: Kalian Pantas Muak
HENDARTYO HANGGI
