TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Sabtu kemarin, 26 Juni 2021, dimulai dari Jokowi mengusulkan bos Sinarmas menjadi calon dubes RI untuk Korea Selatan dan kritik Ekonom senior yang menyebutkan Jokowi didikte para pemodal terkait penanganan covid-19.

Berikutnya ada pernyataan Faisal Basri soal permintaan agar pemerintah Indonesia mengikuti langkah India dalam menangani pandemi Covid-19 dan kekhawatiran PPKM Mikro yang bakal membuat harga ayam hidup jeblok. Lalu ada berita tentang syarat mendapatkan KPR Subsidi BTN. Kelima topik tersebut paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Bisnis Tempo.co sepanjang hari kemarin.

Berikut selengkapnya lima berita bisnis terpopuler tersebut:

1. Jokowi Usulkan Bos Sinarmas Gandi Sulistyanto jadi Calon Dubes RI untuk Korea

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengusulkan Managing Director Sinar Mas Group Gandi Sulistyanto sebagai calon tunggal Duta Besar Indonesia untuk Republik Korea yang berkedudukan di Seoul, Korea Selatan. Pencalonan tersebut tertuang dalam Surat Presiden RI bernomor R-25/Pres/06/2021 tertarikh 4 Juni 2021.

“Ya benar,” kata Gandi saat dikonfirmasi Tempo melalui pesan pendek, Sabtu, 26 Juni 2021.

Gandi mengatakan saat ini proses pencalonan menjadi duta besar masih terus berlangsung. Presiden telah menyurati DPR untuk melakukan tes uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada seluruh calon duta besar.

Tes uji kelayakan dilakukan oleh Komisi I DPR dan rencananya berlangsung pada pekan depan. Setelah itu, DPR akan menyerahkan hasilnya kepada Presiden dan selanjutnya presiden akan membuat surat permohonan izin kepada negara akreditasi masing-masing untuk penempatan tugas duta besar.

2. Ekonom Kritik Penanganan Covid-19: Presiden Jokowi Dipengaruhi Kuasa Modal

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini, mengkritik langkah pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Didik mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak mampu melakukan kebijakan mandiri di masa krisis.

“Presiden Jokowi dipengaruhi kuasa modal. Dia tidak mampu melakukan kebijakan mandiri. Ketika ada pandemi, (pemerintah) harus menunggu sampai masyarakat meminta atau berteriak. Tidak diambil keputusan cepat,” ujar Didik dalam webinar, Sabtu, 26 Juni 2021.

Didik mengatakan angka kasus positif Covid-19 meningkat jauh lebih besar ketimbang pada awal virus corona masuk ke Indonesia. Pada 25 Juni, tercatat ada penambahan 18.872 kasus baru. Rata-rata peningkatan kasus dalam sepekan pun mencapai 15.657.

• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya