TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat siang, 25 Juni 2021, dimulai dari Faisal Basri mengomentari Presiden Jokowi soal defisit APBN hingga BEI memastikan 1 perusahaan e-commerce bakal IPO bulan depan.

Adapula berita tentang Sultan HB X menutup wisata keraton Yogyakarta sepekan dan BPK menyebut utang pemerintah belum memperhitungkan risiko KPBU pembangunan infrastruktur.

Berikut empat berita terkini bisnis sepanjang siang ini:

1. Tanggapi Jokowi, Faisal Basri: Jika Ada Aksi Jual Surat Utang RI, Semaput Kita

Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi bahwa defisit anggaran pendapatan dan belanja negara dibiayai dari sumber-sumber yang aman. Faisal menyebut 87 persen utang pemerintah adalah berupa surat utang yang beredar di pasar dan tak bisa dijadwal ulang.

"Pak Presiden, 87 persen utang pemerintah berupa surat utang yang beredar di pasar. Jika ada aksi jual, semaput kita," cuit Faisal Basri di akun @faisalbasri, menanggapi pemberitaan berjudul 'Jokowi: Defisit Anggaran Dibiayai Sumber yang Aman', Jumat, 25 Juni 2021.

Jokowi menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020 alias LHP LKPP 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan alis BPK.

Presiden memastikan pemerintah akan sangat memperhatikan rekomendasi dari lembaga audit tersebut dalam mengelola pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ke depannya.

"Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman," ujar dia dalam sambutannya seperti disiarkan dalam akun Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, 25 Juni 2021.

Jokowi mengatakan APBN juga akan dilaksanakan secara responsif untuk mendukung kebijakan countercyclical dan akselerasi pemulihan ekonomi. Ia berujar anggaran akan dikelola secara hati-hati, kredibel dan terukur.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
2. Kasus Covid-19 Tinggi, Sultan HB X Tutup Wisata Keraton Yogyakarta Sepekan

Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono X memutuskan untuk menutup sementara sejumlah destinasi wisata milik Keraton Yogyakarta lantaran tingginya kasus penularan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Penutupan wisata Keraton ini adalah salah satu upaya untuk menekan penambahan kasus Covid-19 di DIY," kata Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Keraton Yogyakarta GKR Condrokirono melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Jumat, 25 Juni 2021.

Menurut Condrokirono, penutupan sementara Wisata Keraton Yogyakarta berlangsung selama satu pekan mulai Sabtu (26/6) hingga Jumat (2/7).

Lokasi wisata yang ditutup antara lain Museum Kereta Keraton, Kompleks Pagelaran, Keben/Kompleks Kedhaton (Museum Keraton), Tamansari, serta Puralaya Imogiri dan Kotagede.

Menurut Condrokirono, penutupan tempat wisata milik Keraton Yogyakarta tersebut dilakukan atas "dhawuh dalem" atau titah dari Sri Sultan Hamengku Buwono X.

"Penutupan ini dilakukan untuk menjaga kesehatan keluarga besar Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Abdi Dalem, beserta warga masyarakat Yogyakarta dari COVID-19," ujar putri kedua Sultan HB X ini.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
3. BPK: Utang Pemerintah Belum Perhitungkan Risiko KPBU Pembangunan Infrastruktur

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna menyampaikan hasil reviu kesinambungan fiskal di antaranya soal utang kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada Jumat, 25 Juni 2021. Hasil reviu tersebut adalah bagian dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2021.

Salah satu hal yang menjadi sorotan BPK dari reviu tersebut adalah tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara. Agung mengatakan hal tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang.

"Selanjutnya, utang pemerintah belum memperhitungkan unsur kewajiban pemerintah yang timbul seperti pensiun jangka panjang, kewajiban dari putusan hukum yang inkracht, kewajiban kontinjensi dari BUMN, dan risiko kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dalam pembangunan infrastruktur," ujar Agung dalam siaran langsung di akun Youtube Sekretariat Kabinet, Jumat, 25 Juni 2021.

Di sisi lain, kata Agung, pandemi Covid-19 meningkatkan defisit, utang, dan SILPA yang berdampak pada peningkatan risiko pengelolaan fiskal maupun risiko defisit.

Meskipun utang terhadap PDB masih di bawah rasio yang ditetapkan dalam Perpres 72 dan UU Keuangan Negara, ia menuturkan trennya menunjukkan peningkatan yang perlu diwaspadai pemerintah. "Khususnya karena mulai 2023 besaran rasio defisit terhadap PDB dibatasi paling tinggi 3 persen," kata dia.

Apalagi, Agung menyebutkan indikator kerentanan utang tahun 2020 juga melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan atau International Debt Relief (IDR). Rinciannya, rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77 persen melampaui rekomendasi IMF sebesar 25-35 persen.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
4. BEI: 8 Perusahaan IPO Bulan Depan, 1 E-commerce

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia I Gede Nyoman Yetna mengatakan delapan perusahaan akan melakukan pencatatan saham perdana atau initial public offering (IPO) Juli 2021.

Jumlah tersebut hanya sebagian dari total 25 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI. "Hanya satu merupakan perusahaan teknologi atau e-commerce," ujar dia kepada awak media, Jumat, 25 Juni 2021.

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017, Nyoman mengatakan delapan perusahaan yang berada dalam pipeline dan akan tercatat pada Juli 2021 terdiri atas, antara lain tiga perusahaan aset skala menengah, yaitu dengan aset antara Rp 50 miliar sampai dengan Rp 250 miliar. Selain itu, juga lima perusahaan aset skala besar atau yang memiliki aset di atas Rp 250 miliar.

Adapun rincian sektornya adalah dua perusahaan dari sektor industrial, satu perusahaan dari sektor transportasi dan logistik, dua perusahaan dari sektor konsumer non-cyclicals, satu perusahaan dari sektor konsumer cyclicals, satu perusahaan dari sektor teknologi, dan satu perusahaan dari sektor energi.

Sebelumnya, PT Bukalapak dikabarkan berencana melakukan pencatatan saham perdana atau IPO. Berdasarkan dokumen Mini Public Expose yang diperoleh Bisnis, perusahaan e-commerce tersebut bakal menjalani masa bookbuilding & roadshow mulai 28 Juni 2021 dan direncanakan melantai di Bursa Efek Indonesia pada 29 Juli 2021.

Perusahaan yang saat ini dipimpin oleh Rachmat Kaimuddin ini bakal menggunakan kode ticker “BUKA”. Sebagai penjamin emisi, Bukalapak menggandeng Mandiri Sekuritas dan Buana Capital Sekuritas sebagai Joint Lead Managing Underwriter serta UBS Sekuritas Indonesia sebagai Domestic Underwriter.

Baca berita selengkapnya di sini.