CELIOS Sarankan Jokowi Tetapkan Lockdown, Ini Hitung-hitungan Ekonominya

Jumat, 25 Juni 2021 04:29 WIB

(Ki-ka) Ekonom Institute for Developtment Econimics and Finance Bhima Yudhistira, Ketua Kompartemen Kebandarudaraan Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia Satrio Witjaksono, Pembawa Acara Ichsan Loulembah, Pengamat Penerbangan Chappy Hakim dan juga Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Ine Minara S. Ruki dalam diskusi berjudul "Mengapa Bagasi Berbayar" di Jakarta Pusat, Sabtu 9 Februari 2019. TEMPO/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menyarankan Presiden Joko Widodo alias Jokowi segera mengambil kebijakan lockdown menyusul melonjaknya kasus Covid-19 karena varian baru virus corona delta. Bhima mengatakan lockdown akan menekan risiko kerugian ekonomi.

“Kami kalkulasikan lockdown nasional sekurang-kurangnya membutuhkan biaya Rp 11-25 triliun selama 14 hari,” ujar Bhima saat dihubungi Tempo, Kamis, 24 Juni 2021.

Sementara itu khusus di DKI Jakarta, Bhima mengasumsikan kebutuhan anggaran pemerintah untuk lockdown mencapai Rp 550 miliar. Sedangkan bila dilaksanakan dua pekan, kebijakan pembatasan total di Ibu Kota memerlukan dana sampai Rp 7,7 triliun. Bhima menghitung Jakarta memiliki kontribusi 70 persen terhadap perputaran uang nasional.

Adapun jika skenario lockdown dilaksanakan dalam dua pekan selama pekan terakhir Juni sampai Juli, risiko Indonesia untuk kehilangan pendapatan domestik bruto atau PDB berkisar Rp 77-308 triliun. Dengan kondisi ini, Indonesia akan mencapai pertumbuhan ekonomi 3-4,5 persen pada akhir 2021.

Namun bila Indonesia tidak melakukan lockdown, Bhima memprediksi risiko kehilangan PDB akan lebih besar mencapai Rp Rp 463-848 triliun. Dengan skenario tanpa lockdown, pertumbuhan ekonomi Indnoesia akan kembali terkontraksi 0,5 persen atau paling moncer berada di jalur positif 2 persen.

Advertising
Advertising

“Jadi kenapa tidak di-lockdown saja, biayanya lebih murah dibandingkan dengan kerugian ekonominya. Setelah lockdown berhasil, ekonomi bisa tumbuh lebih solid. Jangan kondisi darurat, tapi kebijakannya nanggung,” ujar Bhima.

Bhima mengatakan pemerintah masih memiliki kemampuan apabila ingin mengambil kebijakan lockdown. Total anggaran yang dibutuhkan selama lockdown atau PSBB tersebut sebesar 6 persen dari alokasi anggaran infrastruktur pada 2021 yang mencapai Rp 413 triliun.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca: Indef Prediksi Warisan Utang Jokowi Capai Rp 10 Ribu Triliun, Bisa Picu Krisis

Catatan: Berita ini mengalami revisi pada judul dan paragraf pertama terkait atribusi narasumber. Semula tertulis Ekonom Indef berubah menjadi Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies). Namun nama narasumber tetap sama yakni Bhima Yudhistira. Perubahan dilakukan pada pukul 9.12, Jumat, 25 Juni 2021. Terima kasih.

Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

12 menit lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

3 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

6 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

16 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

17 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

18 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

20 jam lalu

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

Perayaan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi domestik lebih lanjut.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

22 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

23 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya