TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu siang hingga sore, 16 Juni 2021 dimulai dengan dugaan keterlibatan karyawan bank atas raibnya dana deposito nasabah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI senilai Rp 20 miliar.

Kemudian informasi tentang masalah kartu kredit pejabat PT Pertamina (Persero). Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PKB Faisol Riza meminta Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak mengumbar masalah tersebut ke ranah publik.

Berita lainnya adalah Kementerian PANRB menyatakan kebutuhan Calon Aparatur Sipil Negara (Calon ASN) tahun 2021 telah ditetapkan sebanyak 707.622 formasi. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut.

1. Dana Rp 20 Miliar Raib di BNI, Nasabah Cerita Soal Bilyet Deposito Palsu

Kasus dugaan raibnya dana deposito nasabah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI senilai Rp 20 miliar ternyata tak lepas dari andil karyawan di bank pelat merah tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang kuasa hukum nasabah BNI, Rudi Kadiaman, pada Rabu, 16 Juni 2021.

Rudi menjelaskan, kasus ini bermula dari laporan dua nasabah BNI kantor cabang Peti Kemas Pelabuhan Makassar yakni seorang putra dan bapaknya masing-masing bernama Hendrik dan Heng Pao. Mereka mendepositokan uang yang jumlah persisnya sebesar Rp 20,1 miliar pada Desember 2019 itu setelah dijanjikan mendapat bunga 8,25 persen per bulan.

Awalnya, mereka mentransfer uang dari rekeningnya di Bank Maspion ke BNI sebesar Rp 20,1 miliar dengan sistem Real Time Gross Settlement (RTGS). “Jadi, tak pernah bawa uang cash atau tunai,” kata Rudi ketika dihubungi.

Uang itu kemudian ditempatkan dalam instrumen deposito dan penempatan dana tersebut tertulis di buku rekening. Kedua nasabah ini memiliki empat lembar bilyet yakni tiga bilyet milik Hendrik dan satu bilyet milik Heng Pao.

Namun, masalah kemudian muncul ketika nasabah tak bisa mencairkan deposito tersebut pada 23 Maret 2021. Saat itu, Hendrik ingin mencairkan uang deposito untuk biaya pengobatan bapaknya, Heng Pao.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Soal Kartu Kredit Pejabat Pertamina, PKB: Ahok Tak Perlu Mengumbar ke Publik

Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PKB Faisol Riza meminta Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak mengumbar masalah kartu kredit pejabat perusahaannya ke ranah publik. Ia menyarankan persoalan tersebut diselesaikan di internal Pertamina.

“Efisiensi boleh saja. Pada saat pandemi memang dibutuhkan. Tapi yang seperti itu (kartu kredit) tidak perlu diumbar di publik. Biar diselesaikan di internal,” ujar Faisol dalam pesan pendek, Rabu, 16 Juni 2021.

Alih-alih membahas kartu kredit Pertamina, Faisol meminta Ahok meningkatkan kinerja Pertamina. Ia menyebut Pertamina harus menjadi perusahaan sektor migas yang mampu bersaing dengan korporasi internasional. “Yang paling penting adalah menaikkan Pertamina sebagai pemain global di sektor migas melalui aksi-aksi korporasi,” katanya.

Ahok sebelumnya mengungkapkan besaran limit kartu kredit yang ia terima sebagai salah satu fasilitas perusahaan. Nilai limit kartu kredit itu mencapai Rp 30 miliar. “Gede bener kan? Tentu untuk apa,” kata Ahok saat dihubungi Tempo, Selasa, 15 Juni 2021.

Ahok mengatakan kartu kredit tak hanya diterima oleh komisaris utama. Fasilitas ini juga diberikan kepada anggota komisaris lainnya, seperti dewan direksi, manajer, hingga senior vice president.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. CPNS 2021, Berikut Enam Rangkuman Informasi dan Pengumumannya

Kebutuhan Calon Aparatur Sipil Negara (Calon ASN) tahun 2021 telah ditetapkan sebanyak 707.622 formasi. Rincian formasinya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru sebesar 531.076, PPPK Non-Guru sebanyak 20.960, serta formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 80.961.

Ilustrasi pelaksanaan Latsar CPNS. Foto/Istimewa

Plt. Asisten Deputi Bidang Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB Katmoko Ari Sambodo mengatakan pengumuman pendaftaran CPNS dan PPPK Jabatan Fungsional (JF) Tahun 2021 akan dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

"Pengumuman ini akan mempertimbangkan kesiapan secara teknis dari Tim Pelaksana di Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta panitia seleksi instansi masing-masing," kata dia seperti dikutip dari situs setkab, Selasa 15 Juni 2021.

Sementara, pelaksanaan seleksi PPPK Guru pada Instansi Daerah akan dikoordinir oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan berkoordinasi dan dilakukan pengawasan oleh Panselnas.

Katmoko menyampaikan, di tahun 2021 pengadaan PNS dan PPPK JF bisa diikuti oleh instansi pusat dan daerah. Sementara pengadaan PPPK JF Guru diperuntukkan khusus bagi instansi daerah.

Baca berita selengkapnya di sini.

Baca Juga: BNI Tanggapi Kasus Deposito Nasabah Senilai Rp 20 Miliar yang Diduga Hilang