Target Pertumbuhan Ekonomi 2022 5,8 Persen Dinilai Tak Realistis

Rabu, 9 Juni 2021 17:45 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara diskusi Tempo bertajuk "Perempuan Penggerak Ekonomi di Masa Pandemi", Jumat, 23 April 2021. (TEMPO)

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai asumsi makro pertumbuhan ekonomi yang disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebesar 5,2-5,8 persen pada 2022, tidak realistis untuk dicapai.

"Jika melihat kondisi saat ini dan penjelasan mengenai aturan kebijakan insentif investasi dan manufaktur yang masih memerlukan waktu dalam tahap realisasinya, saya menilai asumsi makro untuk pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah tahun depan masih belum realistis," ujar Yusuf kepada Tempo, Rabu, 9 Juni 2021. ia mengatakan angka yang realistis untuk asumsi pertumbuhan ekonomi itu adalah di kisaran 4 persen.

Menurut Yusuf, target pertumbuhan ekonomi 5 persen sebenarnya relatif tidak terlalu tinggi untuk dicapai. Namun, ia mengingatkan bahwa tidak ada jaminan pandemi Covid-19 akan betul-betul selesai di tahun depan.

"Timeline vaksinasi pemerintah saja menargetkan di awal tahun depan pemerintah masih menjalankan proses vaksinasinya, artinya kemudian dampak full dari vaksinasi setidaknya paling cepat dirasakan di pertengahan tahun depan," ujar dia. Waktu tunggu ini lah yang, kata Yusuf, akan menahan potensi pertumbuhan ekonomi.

Terkait sektor pendorong ekonomi, Yusuf menilai industri manufaktur masih perlu didorong mencapai target pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, gejala deindustrialisasi dini masih terjadi sampai saat ini.

Advertising
Advertising

Sementara, beragam insentif yang ditawarkan pemerintah untuk bisa menggenjot pos ini masih belum bisa mendorong reindustrialisasi. Harapan partisipasi Indonesia dalam global value chain juga, tutur dia, masih terbatas.

<!--more-->

"Harapannya sekarang tentu ada pada reformasi struktural yang ditawarkan pemerintah, dua kebijakan utamanya ada pada UU Cipta Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dalam tataran konsep beberapa kebijakan dala UU Ciptaker dan LPI memang mencoba untuk mengakomodasi beberapa persoalan investasi dan juga investasi di sektor manufaktur," ujar Rendy.

Di sisi lain, UU Cipta Kerja juga masih menunggu proses aturan teknis yang masih disusun oleh pemerintah. Ia mengatakan proses menyusun PP ini akan memakan waktu yang tidak sebentar. "Jadi untuk pertumbuhan tahun depan, saya pikir faktor pendorongnya masih akan didominasi oleh konsumsi Rumah tangga dan pemerintah. Untuk angkanya sendiri, kami masih merumuskannya," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan menyepakati target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 berada pada kisaran 5,2-5,8 persen year-on-year. Angka tersebut lebih tinggi dari target tahun ini, yang sebesar 4,5 persen hingga 5,3 persen year-on-year.

BACA: Pemerintah Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Ini Alasannya

CAESAR AKBAR

Berita terkait

Beberapa Kasus Terkait Bea Cukai yang Menghebohkan Publik

1 jam lalu

Beberapa Kasus Terkait Bea Cukai yang Menghebohkan Publik

Bea cukai sedang disorot masyarakat. Ini beberapa kasus yang membuat heboh

Baca Selengkapnya

Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank

10 jam lalu

Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan terdapat tiga hal utama dari pertemuan tersebut, yaitu outlook dan risiko ekonomi global.

Baca Selengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

14 jam lalu

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

1 hari lalu

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

Sri Mulyani merespons soal berbagai kasus pengenaan denda bea masuk barang impor yang bernilai jumbo dan ramai diperbincangkan belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

2 hari lalu

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.

Baca Selengkapnya

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

2 hari lalu

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

2 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya