Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dalam tulisannya di laman disway.id,, Senin, 7 Juni 2021, mempertanyakan kepastian kebijakan soal nasib PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang dijerat utang. Dia pun menyarankan agar para direksi tak berharap banyak soal kucuran dana dari pemerintah.

"Direksi GA juga sebaiknya juga jangan memimpikan keindahan uang pemerintah. Biarpun masih mayoritas, tetap saja pemerintah hanya mayoritas tipis di Garuda," kata Dahlan Iskan.

Di sisi lain Dahlan pun prihatin dengan nasib emiten berkode saham GIAA yang belum jelas hingga kini. Dia pun membandingkan maskapai yang identik dengan warna biru tersebut dengan kondisi rekan Asia Tenggara lainnya yakni Thai Airways.

3. Anthoni Salim Tak Lagi Masuk Daftar Pemegang Saham BCA, Ini Penjelasan Dirut

Anthoni Salim ternyata tak lagi masuk di dalam daftar pemegang saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA. Hal ini terlihat pada laporan keuangan BCA selama lebih dari setahun terakhir.

Padahal bos Indofood yang juga penerus dari Grup Salim ini pada tahun-tahun sebelumnya diketahui mempunyai kepemilikan saham pribadi di BCA. Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja pun membenarkan hal tersebut.

Jahja menjelaskan, porsi kepemilikan saham milik Anthoni Salim saat ini termasuk ke dalam saham yang dipegang oleh publik yang sebesar 45,05 persen. "Gabung dengan punya masyarakat" ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Senin, 7 Juni 2021.

Dalam laporan keuangan BCA pada akhir 2019, tercatat Anthoni Salim memiliki saham sebesar 1,76 persen di emiten dengan kode BBCA tersebut. Selain Anthoni, saham BCA dimiliki oleh PT Dwimuria Investama Andalan sebesar 54,94 persen dan masyarakat sebesar 43,30 persen.

<!--more-->

4. Ramai Isu Seputar Dana Haji, Ini Penjelasan Lengkap Kepala BPKH Anggito Abimanyu

Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu menjawab 9 pertanyaan umum dari publik seputar nasib dana haji, mulai dari isu investasi di infrastruktur sampai utang. Jawaban ini diberikan usai pemerintah memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan haji 2021.

Anggito mengatakan dana haji per Mei 2021 mencapai Rp 150 triliun. "Tetap aman, tidak ada utang akomodasi Arab Saudi dan tidak ada alokasi infrastruktur yang menimbulkan risiko tinggi bagi dana haji," kata Anggito dalam webinar di Jakarta, Senin, 7 Juni 2021.

5. Kepala BPKH Ikut Tanggapi Tagar Audit Dana Haji

Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu menanggapi tagar #AuditDanaHaji yang berkembang di media sosial. Tagar ini muncul usai pemerintah memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan haji 2021.

"Banyak juga yang membuat tagar, dana haji diaudit, begitu ya," kata Anggito dalam webinar pada Senin, 7 Juni 2021.

Anggito pun mengatakan sebagai lembaga negara, BPKH rutin diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mulai dari audit semester, tahunan, sampai ada audit khusus.

Untuk audit atas Laporan Keuangan 2018 dan 2019, BPKH mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Sementara untuk Laporan Keuangan 2020, proses audit masih berjalan. Data lengkap soal laporan ini tersedia di laman resmi BPKH.

• Sebelumnya
• 1
• 2