APEC Akan Bahas Penghapusan Tarif Vaksin Covid-19 dan Produk Medis Terkait

Minggu, 6 Juni 2021 14:20 WIB

Tenaga kesehatan memasukkan dosis vaksin COVID-19 pada jarum suntik saat melakukan penyuntikkan vaksin COVID-19 kepada tenaga pendidikan di Puskesmas Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 9 April 2021. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan sebanyak 5,5 juta guru dan tenaga pendidik mengikuti vaksinasi COVID-19 sampai akhir Juni 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Para menteri dari kelompok perdagangan Asia-Pasifik atau APEC berencana mendiskusikan proposal yang diajukan oleh Selandia Baru untuk menghapus tarif atas vaksin Covid-19 dan produk medis terkait lainnya. Hal ini dilakukan walaupun sejumlah anggota kelompok tersebut menganggap rencana itu terlalu ambisius.

Sebelumnya, Selandia sebagai tuan rumah penyelenggaraan APEC berharap agar 21 negara anggota kelompok itu menyetujui “pedoman praktik terbaik” tentang pergerakan vaksin dan produk medis terkait lain dalam konteks lintas batas. Hal itu diharapkan bisa mengurangi penundaan pengiriman vaksin yang lebih kuas.

Selandia Baru yakin kesepakatan itu akan menunjukkan bahwa APEC bersikap responsif dan relevan terhadap krisis yang dihadapi oleh dunia. “Distribusi vaksin yang sukses di kawasan kita akan menjadi penting bagi pemulihan kita,” kata Menteri Perdagangan Selandia Baru Damien O’Connor kepada wartawan dalam konferensi pers menjelang pertemuan tersebut, Ahad, 6 Juni 2021.

Saat ini tarif rata-rata APEC untuk vaksin terbilang rendah, yakni sekitar 0,8 persen. Meski begitu, barang-barang lain yang penting dalam rantai pasok vaksin menghadapi tarif yang lebih tinggi.

Sejumlah barang penting lain yang masuk dalam rantai pasok vaksin itu meliputi larutan alkohol, peralatan pembekuan, bahan pengemas dan penyimpanan, botol dan sumbat karet yang dikenai tarif rata-rata di atas 5 persen. Sedangkan tarif impor dapat mencapai 30 persen di beberapa ekonomi APEC.

Advertising
Advertising

Para pejabat senior telah melakukan diskusi sejak 18 Mei lalu dan menteri perdagangan mengadakan diskusi akhir dalam pertemuan virtual pada Sabtu. Setelah itu, pernyataan bersama akan dikeluarkan.

<!--more-->

Sebelumnya diketahui bahwa pertemuan-pertemuan APEC dalam beberapa tahun terakhir telah kesulitan untuk mencapai kesepakatan akibat perang dagang antara presiden Amerika Serikat pada saat itu, Donald Trump, dengan Cina. Namun belakangan Pemerintahan AS lewat Presiden Joe Biden telah menjanjikan pendekatan yang lebih multilateral.

“Apa yang telah saya dengar dari interaksi beberapa hari terakhir dengan rekan-rekan menteri dari kawasan APEC secara garis besar adalah kesepakatan bahwa kita perlu meningkatkan akses terhadap vaksin, meningkatkan pasokan vaksin,” kata Perwakilan Perdagangan AS Katherine Tai pada wartawan.

Para menteri APEC juga diperkirakan akan mendiskusikan dukungan terkait pengesampingan hak properti intelektual terhadap vaksin Covid-19, isu yang tengah dinegosiasikan di WTO.

India dan Afrika Selatan memimpin dorongan pengesampingan hak properti intelektual itu. O’Connor mengatakan terdapat sejumlah tantangan terkait produksi dan distribusi vaksin yang dapat diatasi guna memperbaiki pasokan di seluruh dunia, namun mendapatkan pengesampingan paten masih bisa menjadi kendala.

Setelah melihat semua tantangan itu, juga hak properti intelektual terhadap vaksin Covid-19, O'Connor yakin pada akhirnya akan ada konsensus yang dicapai di WTO. "Dan saya rasa sebagai ekonomi-ekonomi APEC, kami akan meminta agar hal tersebut dipertimbangkan dengan serius,” ujarnya.

ANTARA

Baca: KCIC Ungkap Soal Keinginan Jokowi Perpanjang Rute Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Berita terkait

Bea Cukai Beri Tips Terhindar dari Denda Bawa Barang Belanja dari Luar Negeri

3 jam lalu

Bea Cukai Beri Tips Terhindar dari Denda Bawa Barang Belanja dari Luar Negeri

Bea Cukai memberi tips agar tak terkena sanksi denda saat bawa barang belanja dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

1 hari lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya

PNM Hadir dalam 57th APEC SMEWG

1 hari lalu

PNM Hadir dalam 57th APEC SMEWG

PNM aktif dalam mengatasi persoalan serius yang dihadapi seperti permasalahan akses pembiayaan, akses pemasaran, entrepreneurship, hingga penciptaan ekosistem digital di sektor usaha ultra mikro.

Baca Selengkapnya

Viral Kasus Bea Masuk Rp 31 Juta Satu Sepatu, Dirjen Bea Cukai: Itu Termasuk Denda Rp 24 Juta

1 hari lalu

Viral Kasus Bea Masuk Rp 31 Juta Satu Sepatu, Dirjen Bea Cukai: Itu Termasuk Denda Rp 24 Juta

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan kasus pengenaan bea masuk Rp 31 juta untuk satu sepatu sudah sesuai aturan.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Sebut Neraca Perdagangan Indonesia Surplus US$ 4,47 Miliar, Impor Barang Modal Laptop Anjlok

1 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Sebut Neraca Perdagangan Indonesia Surplus US$ 4,47 Miliar, Impor Barang Modal Laptop Anjlok

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan klaim neraca perdaganga Indonesia alami surplus, ada beberapa komoditas yang surplus dan ada beberapa yang defisit.

Baca Selengkapnya

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

2 hari lalu

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.

Baca Selengkapnya

Jenis Vaksin yang Dianjurkan Pakar untuk Jemaah Haji

2 hari lalu

Jenis Vaksin yang Dianjurkan Pakar untuk Jemaah Haji

Empat jenis vaksin sangat penting bagi jemaah haji, terutama yang masuk populasi berisiko tinggi seperti lansia dan pemilik komorbid.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

3 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Nilai Tukar Rupiah Melemah, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Pemberian Insentif

4 hari lalu

Nilai Tukar Rupiah Melemah, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Pemberian Insentif

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Shinta Kamdani menilai melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada penurunan confidence ekspansi usaha di sektor manufaktur nasional.

Baca Selengkapnya

Impor Maret 2024 Turun 2,6 Persen, Impor Bahan Baku Turun tapi Barang Konsumsi Naik

5 hari lalu

Impor Maret 2024 Turun 2,6 Persen, Impor Bahan Baku Turun tapi Barang Konsumsi Naik

BPS mencatat impor pada Maret 2024 turun 2,6 persen secara bulanan. Impor bahan baku dan bahan penolong turun, tapi barang konsumsi naik.

Baca Selengkapnya