TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah membantu permasalahan keuangan yang sedang dihadapi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terlilit utang hingga Rp70 triliun.

"Pandemi COVID-19 memang memberikan dampak yang sangat besar bagi industri penerbangan, tidak terkecuali dengan maskapai nasional karena pandemi membuat pergerakan menjadi terbatas," kata Ketua DPD RI La Nyalla dalam siaran pers, Jumat, 4 Juni 2021.

Kondisi yang dialami Garuda, akan berdampak terhadap ribuan pegawainya termasuk pilot dan kru pesawat. Menurut La Nyalla ada sejumlah skema untuk menyelamatkan Garuda.

Pertama, pemerintah bisa terus mendukung memberi pinjaman atau suntikan ekuitas alias modal, kemudian merestrukturisasi Garuda, pendirian perusahaan maskapai nasional baru, hingga likuidasi.

Untuk itu ia meminta Kementerian BUMN mengambil langkah strategis penyelamatan Garuda Indonesia "Apapun jalan terbaik yang ditempuh, DPD RI memberi dukungan agar Garuda tetap bertahan. Kami harap juga likuidasi menjadi jalan terakhir, semoga tidak perlu sampai pada tahap itu," ujar La Nyalla.

La Nyalla pun merespons positif jajaran Komisaris Garuda Indonesia yang sampai mengusulkan tidak menerima gaji, karena kondisi perusahaan sedang merugi. Menurutnya, memang perlu ada langkah taktis mengatasi persoalan ini.

"Opsi penawaran pensiun dini ke karyawan, dan bukan melakukan PHK juga merupakan langkah yang perlu kita apresiasi. Apalagi Kementerian BUMN sudah memberikan komitmennya untuk tetap mempertahankan 1.300 pilot, kru kabin, dan pegawai lainnya," kata La Nyalla.

La Nyalla mengatakan harus ada terobosan yang dilakukan Garuda untuk memperbaiki keadaan. Apalagi manajemen Garuda sudah mendapat catatan dari Komisi VI DPR lantaran dinilai tidak memiliki terobosan selama 5 tahun terakhir.

"Di era pandemi yang membuat sektor penerbangan terdampak parah memang harus ada evaluasi terus menerus. Seharusnya jika ada penerbangan atau rute yang merugi, segera disiasati. Apakah diubah atau dengan berbagai kebijakan lainnya," ucap La Nyalla.

Ia berharap setiap keputusan Kementerian BUMN terkait Garuda, diambil dengan koordinasi dan melibatkan Dewan Komisaris. Ia juga mendukung rencana pemangkasan jumlah komisaris sebagai bentuk efisiensi.