TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Faisol Riza mengatakan akan memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk guna membahas secara khusus ancaman kebangkrutan yang dialami oleh PT Garuda Indonesia Tbk. Pasalnya, terjadi pembengkakan utang perseroan dari Rp 20 triliun menjadi Rp 70 triliun.

"Kami sudah menyusun agenda rapat dalam waktu dekat ini, untuk membahasnya dengan menghadirkan langsung Menteri BUMN dan Direksi PT Garuda Indonesia," kata Faisol dalam keterangan tertulis, Jumat, 4 Juni 2021.

Kemarin, dalam agenda rapat kerja Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2022 Kementerian BUMN bersama Komisi VI DPR, sejumlah anggota dewan beberapa kali melemparkan protes kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir terkait ancaman kebangkrutan yang dialami PT Garuda Indonesia.

Pada kesempatan rapat itu, Faisol Riza yang bertindak sebagai pimpinan rapat menimpali protes dari para anggota dewan itu dengan mengatakan bahwa akan ada rapat terkait pembahasan masalah PT Garuda Indonesia (Persero). Rapat tersebut akan dilakukan pada agenda tersendiri dalam waktu dekat ini.

"Sekarang kita fokuskan dulu untuk pembahasan terkait Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2022. Untuk pembahasan terkait Garuda, dalam waktu dekat ini akan kita gelar," ujar Faisol Riza saat memimpin rapat kerja, Kamis, 3 Juni 2021.

Faisol mengatakan Komisi VI DPR akan terus mendukung upaya penyelamatan Garuda Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian BUMN, selama sesuai Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan segera melakukan restrukturisasi massal guna mengurangi utang-utangnya. Ia menyebut utang Garuda telah mencapai Rp 70 triliun.

Dalam proses restrukturisasi, Kartika mengakui Garuda akan menghadapi potensi kebangkrutan jika tidak dapat mencapai kesepakatan dengan lessor. Sebelumnya, perseroan tercatat menjalin kerja sama dengan 36 lessor.

“Memang ada risiko kalau kreditur tidak menyetujui atau banyak tuntutan legal, bisa terjadi tidak mencapai kuorum dan akan menuju kebangkrutan. Ini yang kami hindari karena harapannya ada kesepakatan dari seluruh kreditur untuk menyepakati restrukturisasi Garuda,” ujar Kartika dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Kamis, 3 Juni 2021.

Kartika menyatakan Garuda akan menjalani proses hukum yang berat dan kompleks dalam menempuh restrukturisasi perusahaan secara besar-besaran. Musababnya, mayoritas lessor perusahaan maskapai pelat merah itu adalah pihak asing sehingga pembicaraannya harus dilakukan melalui ketentuan hukum yang berlaku secara internasional.

Selain lessor, kreditur Garuda lainnya yang merupakan pemberi pinjaman dalam bentuk sukuk global juga berasal dari luar negeri, yakni Timur Tengah. Untuk menempuh proses restrukturisasi utang, Kartika menyatakan pihak Kementerian BUMN telah menunjuk konsultan hukum maupun konsultan keuangan.

CAESAR AKBAR | FRANCISCA CHRISTY

Baca Juga: DPR Minta Laporan Keuangan Garuda Indonesia Diaudit Forensik