Ada Isu Perubahan Lokasi Munas, Kadin: Rencana di Bali Sudah 80 Persen

Jumat, 28 Mei 2021 09:50 WIB

Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Nita Yudi. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Organizing Commite (OC) Munas Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Nita Yudi memastikan pengunduran jadwal dan lokasi pemindahan musyarawah akbar lembaganya belum final. Nita mengatakan panitia masih menunggu keputusan hasil rapat Dewan Pengurus Lengkap (DPL) Kadin.

“Saya tegaskan bahwa saya sebagai Ketua OC hanya menerima tugas dari ketua penyelenggara dan untuk pemindahan dan sebagainya, balik lagi tergantung rapat DPL,” ujar Nita saat dihubungi pada Jumat, 28 Mei 2021.

Munas Kadin yang semula bakal digelar di Bali pada 2-3 Juni dikabarkan mundur hingga 31 Juni dan dipindahkan ke Kota Kendari. Perubahan ini disampaikan dalam rapat panitia pada 25 Mei lalu.

Ketua Umum Kadin periode 2015-2020, Rosan P. Roeslani, disebut-sebut mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mengubah rencana munas. Rosan belum menanggapi soal adanya permintaan dari pemerintah ini.

Sedangkan menurut Nita, persiapan Munas Kadin di Bali sudah nyaris rampung. “Yang jelas kerja OC untuk Munas Kadin di Bali sudah 80 persen. Kami banyak melibatkan para UMKM, para seniman, dan masyarakat Bali,” katanya.

Advertising
Advertising

Selain itu, Nita menyatakan seribu pengusaha sudah menyatakan minatnya untuk hadir dalam perhelatan Kadin. Panitia, tutur dia, bahkan telah mengantongi izin dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk menyelenggarakan munas sesuai dengan protokol kesehatan.

Nita menilai langkah ini dapat berdampak bagi pertumbuhan perekonomian Pulau Dewata yang terkontraksi cukup dalam selama pandemi Covid-19. Penyelenggaraan munas di Bali juga diyakini akan memberikan kepercayaan bagi turis untuk berkunjung ke pulau wisata tersebut.

“Ini memberikan informasi ke dunia bahwa Bali aman untuk dikunjungi karena Nusa Dua masuk zona hijau,” ujar Nita.

Perubahan rencana Munas Kadin sebelumnya tertuang dalam surat pemberitahuan yang dikeluarkan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia kepada ketua asosiasi dan anggota luar biasa tertarikh Kamis, 27 Mei 2021. Surat dengan nomor 405/DP5/V/2021 menyatakan Munas Kadin akan ditunda sampai 30 Juni 2021.

Surat itu juga menyatakan musyawarah akbar digelar di Kota Kendari. Dengan mundurnya jadwal, proses pendaftaran anggota luar biasa peserta konvensi juga akan diperpanjang sampai batas waktu yang belum ditetapkan.

Ketua Umum Kadin Bali Made Ariandi mengatakan pihaknya belum memperoleh pemberitahuan formal mengenai perubahan rencana munas. Ia menyayangkan apabila munas benar-benar tidak digelar di Pulau Dewata. Sebab, panitia lokal sudah menyiapkan akomodasi hingga kebutuhan lainnya untuk pertemuan akbar itu.

“Persiapan sudah tinggal, bahkan alat kelengkapan bahan, papper kit, yang untuk buat munas sudah terkirim semuanya,” ujar Made kepada Tempo.

Untuk menjadi tuan rumah, Made mengatakan Kadin daerah harus mengusulkan diri. Ia mengklaim Bali telah terpilih sebagai tuan rumah sejak enam bulan lalu. Selain Bali, kota-kota lain juga mengajukan diri sebagai tuan rumah. “Ada Batam, Manado, Jakarta, Surabaya, Sumatera Utara, Kepulauan Riau,” ujar Made.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | LARISSA HUDA

Baca Juga: BIN Tampik Ada Intervensi Intelijen Menjelang Munas Kadin

Berita terkait

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

1 jam lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

3 jam lalu

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.

Baca Selengkapnya

Kejati Bali Lakukan OTT Anggota Bendesa Adat yang Diduga Lakukan Pemerasan Investasi

12 jam lalu

Kejati Bali Lakukan OTT Anggota Bendesa Adat yang Diduga Lakukan Pemerasan Investasi

Kejati Bali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum Bendesa Adat di Bali. Bendesa itu diduga melakukan pemerasan investasi.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

13 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

13 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

15 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

16 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Delegasi World Water Forum Akan Ditunjukkan Ritual Cara Bali Memuliakan Air

16 jam lalu

Delegasi World Water Forum Akan Ditunjukkan Ritual Cara Bali Memuliakan Air

Pemerintah Provinsi Bali akan mengenalkan kearifan lokal Segara Kerthi dan Tumpek Uye kepada delegasi World Water Forum ke-10

Baca Selengkapnya

Kontroversi Larangan Warung Madura Buka 24 Jam, Ini Awal Kasusnya

16 jam lalu

Kontroversi Larangan Warung Madura Buka 24 Jam, Ini Awal Kasusnya

Begini awal kasus munculnya larangan terhadap warung Madura untuk buka 24 jam.

Baca Selengkapnya

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

17 jam lalu

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak

Baca Selengkapnya