Luhut Sebut Pemerintah Akan Bertahap Pensiunkan Pembangkit Listrik Batu Bara

Kamis, 27 Mei 2021 19:01 WIB

Luhut Binsar Panjaitan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah Indonesia secara bertahap menghentikan penggunaan operasional pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Sebagai gantinya, pemerintah bakal berfokus mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Luhut menjelaskan, Indonesia memiliki potensi besar di bidang energi terbarukan karena kini energi fosil sudah menjadi musuh bersama. "Secara bertahap pemerintah Indonesia juga akan memensiunkan powerplant batu bara," katanya dalam gelaran Indonesia Investment Forum (IIF) 2021 yang digelar KBRI London secara online pada hari ini, Kamis, 27 Mei 2021.

Apalagi, kata dia, kini tidak ada lagi lembaga keuangan dunia yang mau mendanai pengembangan pembangkit fosil yang tidak ramah lingkungan itu. "Perbankan internasional pun tidak mau mendanai energi fosil," tutur Luhut.

Lebih jauh, Luhut memaparkan, salah satu alasan energi fosil sudah tak lagi dilirik karena penggunaannya terus memicu pemanasan global. "Pemanasan global yang sekarang membuat bumi ini makin panas. Kalau sampai naik 1,5 derajat (celsius), itu akan punya dampak yang tidak bagus."

Upaya pemerintah menggarap energi baru dan terbarukan itu, kata Luhut, salah satunya dilakukan melalui proyek kawasan industri hijau terintegrasi berbasis hydropower yang akan dibangun di Kalimantan Utara. Kawasan industri itu memiliki luasan 12.500 hektare dan termasuk salah satu kawasan industri hijau terbesar di dunia.

Advertising
Advertising

"Kita akan memiliki integrated industry berbasiskan hydropower di Kalimantan Utara. Ini adalah satu integrated industry yang mungkin paling besar di dunia," ucap Luhut.

Rencananya, kata Luhut, kawasan industri terintegrasi itu akan groundbreaking pada tahun ini. "Dan itu ada sekitar 11 ribu MW yang akan bisa digunakan," tuturnya. Kawasan industri hijau itu sejalan dengan target pemerintah untuk bisa mencapai net zero emission (nol emisi karbon atau bebas karbon) pada tahun 2060.

ANTARA

Baca: Luhut Ajak PNS Work from Bali, Indef: Tak Sejalan dengan Sri Mulyani

Berita terkait

Koalisi Desak Perbankan Setop Investasi ke Energi Kotor dan Segera Beralih ke EBT

4 jam lalu

Koalisi Desak Perbankan Setop Investasi ke Energi Kotor dan Segera Beralih ke EBT

Koalisi organisasi masyarakat sipil mendesak agar kalangan perbankan berhenti memberikan dukungan pendanaan energi kotor seperti batu bara.

Baca Selengkapnya

Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan

4 jam lalu

Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan

Menurut pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, ada kemungkinan Luhut merujuk kepada figur atau kelompok tertentu melalui pernyataan tersebut.

Baca Selengkapnya

Layanan Internet Starlink Sudah Bisa Dipesan, Biaya Langganan Rp750 Ribu per Bulan

5 jam lalu

Layanan Internet Starlink Sudah Bisa Dipesan, Biaya Langganan Rp750 Ribu per Bulan

Perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan layanan internet milik Elon Musk, Starlink mulai menawarkan layanannya untuk masyarakat di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Jubir Luhut Soal Orang "Toxic" di Pemerintahan Prabowo-Gibran

5 jam lalu

Penjelasan Jubir Luhut Soal Orang "Toxic" di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Juru bicara Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan maksud dari orang toxic dalam pemerintahan. Sebelumnya, Luhut menyebut istilah itu saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang kabinetnya.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

1 hari lalu

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

Luhut menyampaikan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

1 hari lalu

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

Cina menjadi salah satu negara yang bisa mengurangi dampak polusi udaranya secara bertahap. Mengikis dampak era industrialisasi.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

2 hari lalu

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

Pesan Luhut ke Prabowo jangan bawa orang toxic ke pemerintahan

Baca Selengkapnya

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

2 hari lalu

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

TB Hasanuddin mengatakan usulan pemberian kewarganegaraan ganda seperti disampaikan Luhut tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan alasan ekonomi saja

Baca Selengkapnya