TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menanggapi target pertumbuhan ekonomi yang dibidik Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada kuartal II 2021, yaitu sebesar 7 persen. Ia menilai ada beberapa hal yang membuat target pertumbuhan ekonomi tersebut sulit tercapai.

Pertama, adalah mengenai belanja pemerintah yang belum optimal. "Belanja pemerintah sebagai komponen penting dalam pemulihan ekonomi belum menunjukkan performa yang sesuai ekspektasi di kuartal ke II. Hingga April 2021, serapan anggaran PEN baru mencapai 19,2 persen dari total Rp 699 triliun," ujar dia kepada Tempo, Rabu, 19 Mei 2021.

Di samping itu, Bhima mengatakan pemerintah daerah masih lambat menyerap anggaran dan cenderung disalurkan sebagian besar pada akhir tahun. Ia mengingatkan bahwa ada Rp 182 triliun dana pemda yang mengendap di perbankan. Padahal, selama larangan mudik, pemulihan ekonomi cenderung timpang antara kota besar dan desa.

Jabodetabek, misalnya, diuntungkan dengan pembayaran THR penuh karyawan swasta, tapi uang dibelanjakan di retail yang ada di Jabodetabek. Padahal, biasanya uang banyak mengalir ke daerah dalam bentuk belanja selama perjalanan mudik, akomodasi dan sektor makanan minuman.

"Oleh karena itu peran percepatan serapan anggaran menjadi penting. Jangan ditumpuk di akhir tahun karena situasi sekarang masih butuh stimulus paska lebaran," kata Bhima.

Kedua, Bhima menilai ekonomi masih sulit untuk tembus 7 persen meskipun ada indikator perbaikan di sektor manufaktur, ekspor dan konsumsi rumah tangga. Karena itu, ia menyarankan kepada pemerintah agar fokus untuk pemulihan di 1,5 bulan tersisa pada kuartal ke II.

<!--more-->

Pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, ujar dia, adalah mempertahankan konsumsi masyarakat, optimalisasi ekspor hingga membangkitkan geliat usaha di daerah. Peran UMKM juga penting menjamin serapan kerja terbuka saat sektor formal belum merata pemulihannya.

Selain itu, pada saat tempat wisata dibuka dan pusat perbelanjaan penuh, dikhawatirkan risiko penularan covid19 paska lebaran bisa meningkat. "Pemerintah harus antisipasi dengan kenaikan fasilitas kesehatan. jika kasus naik tinggi bisa saja berakibat pada pembatasan sosial yang lebih ketat meskipun ada vaksin gotong royong," ujarnya.

Bhima pun mengatakan bahwa vaksin gotong royong juga belum cukup untuk mendorong tercapainya herd immunity dengan total target 181,5 juta orang tervaksinasi. Pasalnya, sampai saat ini, vaksinasi gratis pemerintah dengan dosis penuh realisasinya baru 4,93 persen.

"Jadi, perkiraan awal kalaupun pertumbuhan ekonomi positif dikisaran 2 persen di kuartal ke II sudah bersyukur. Itu sudah cukup baik, artinya Indonesia keluar dari jalur resesi. Vaksinasi not the only factor yang buat ekonomi positif, harus berterimakasih adanya perbaikan faktor eksternal seperti pemulihan yang cepat di negara mitra dagang utama," kata Bhima.

Ia lantas menyarankan pemerintah agar, selain mempercepat serapan anggaran, juga memberikan sanksi berat kepada pemerintah daerah yang menahan dana di bank. Serta, menambah alokasi untuk perlindungan sosial seperti perluasan subsidi upah ke pekerja sektor informal.

"Untuk penanganan covid19 tetap penting sebab kunci kepercayaan konsumen adalah penurunan kasus harian disertai dengan pulihnya mobilitas penduduk," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II/2021 melesat kurang lebih 7 persen meskipun target itu tidaklah mudah.

Dia berharap target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen bisa dicapai dengan kerja keras dan didukung salah satunya oleh program vaksinasi Gotong Royong yang resmi dimulai pada Selasa, 18 Mei 2021. Pasalnya, dengan program vaksinasi mandiri oleh perusahaan, diharapkan kinerja pabrik atau sektor industri kembali berjalan normal dan berefek positif pada produksi.

BACA: Asa Jokowi Kejar Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen dengan Vaksinasi, Mungkinkah?

CAESAR AKBAR