TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai konsumen yang biasa melakukan transaksi secara daring perlu mewaspadai terkait peningkatan risiko kejahatan siber yang kerap terjadi pada momen hari raya seperti Lebaran.

"Di sejumlah momen istimewa, salah satunya saat Ramadan dan menjelang Lebaran seperti sekarang ini, aktivitas transaksi online cenderung meningkat. Begitupun dengan risiko terjadinya upaya kejahatan siber yang dihadapi oleh siapa saja, tidak hanya pengguna e-commerce," kata CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin dalam rilisnya di Jakarta, Selasa, 11 Mei 2021.

Menyadari akan hal tersebut, menurut dia, Bukalapak berupaya untuk terus meningkatkan keamanan dan kenyamanan seluruh pengguna, termasuk memastikan data dan informasi pribadi seluruh pengguna tidak disalahgunakan.

Ia menuturkan sebagai platform marketplace yang senantiasa berupaya memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia, termasuk saat menyambut Idul Fitri, Bukalapak berkomitmen untuk menyediakan platform yang selalu aman bagi pengguna dengan terus meningkatkan sistem keamanan data sekaligus mengajak pengguna untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan dari kejahatan siber.

Sementara itu, Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel A. Pangerapan mengatakan pihaknya menyokong strategi dalam menghadapi risiko keamanan data melalui tiga pilar, yakni pemberdayaan SDM dengan cara mengedukasi untuk meningkatkan literasi digital para pengguna, menciptakan regulasi yang komprehensif terkait perlindungan keamanan bertransaksi daring yang dijamin beberapa instrumen hukum.

Selain itu, menyokong implementasi dari aspek-aspek teknis seperti penerapan Indeks Keamanan Informasi, klarifikasi kasus keamanan data melalui kanal resmi Kominfo, serta penindakan hukum terhadap kasus-kasus keamanan data.

Sebelumnya diwartakan bahwa aturan pelarangan mudik yang dikeluarkan pemerintah dinilai akan mempengaruhi tren transaksi ekonomi digital dengan meningkatnya pembeli pasar konvensional yang beralih ke platform digital.

Peluncuran program Hari Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang mendorong kementerian terkait untuk memfasilitasi kemudahan transformasi ekonomi digital guna menggerakkan perekonomian nasional juga dinilai akan berdampak pada tren transaksi ekonomi digital.

"Namun, program ini hanya akan dinikmati masyarakat dengan akses internet dan layanan e-commerce yang umumnya berada di perkotaan sedangkan perekonomian di daerah dengan penetrasi internet rendah tak akan terdampak," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan.

Baca Juga: Kiat Aman Menggunakan Mobile Banking