TEMPO.CO, Jakarta – Istana mengklarifikasi munculnya video iring-iringan mobil kepresidenan di masa kebijakan larangan mudik Lebaran. Video yang viral dibicarakan warganet di media sosial itu menyebut rombongan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tengah pulang kampung.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan rombongan Presiden Jokowi tersebut bukan pulang kampung, melainkan kunjungan kerja. “Itu hari Kamis lalu (6 Mei) di Surabaya, kunjungan kerja untuk meresmikan tempat sampah yang menghasilkan listrik,” ujar Heru saat dihubungi Tempo, Senin, 10 Mei 2021.

Jokowi melakukan kunjungan kerja selama satu hari di Jawa Timur. Ia tiba di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, dan menuju Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan (PPDI) Brondong di Lamongan.

Jokowi sempat mengunjungi pabrik pengolahan makanan laut yang ekspor hasil olahan ke mancanegara di PT Bumi Menara Internusa (BMI). Setelah itu, rombongan Jokowi menyambangi fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di TPA Benowo, Surabaya. Jokowi langsung bertolak ke Jakarta pada sore hari setelah kunjungan selesai.

Heru mengatakan kabar yang menyatakan Jokowi pulang kampung adalah informasi keliru. “Jadi tidak benar yang di berita itu, itu warga yang tidak tahu kegiatan Bapak Presiden,” kata Heru.

Sebuah video pendek yang dibagikan di media sosial Twitter sebelumnya mendadak viral karena menyebut Jokowi pulang kampung di saat ada larangan mudik pada periode 6-17 Mei 2021. Video pendek berdurasi 41 detik itu memperlihatkan rombongan pengamanan khusus di jalan raya. Saat itu terlihat rombongan kendaraan berisi mobil dan motor patroli dan pengawalan (patwal) beriring-iringan diikuti satu mobil kepresidenan berwarna hitam.

Perekam video yang tampak berada di belakang kemudi sebuah kendaraan, dalam unggahan itu, berkata: "Ini letter B. Ini pulang apa mudik nih kayak begini? Itu letter B semua tuh.” Perekam melanjutkan: "Udah buka wilayah, pulang kampung. RI 1 pulang kampung tuh. RI 1 pulang kampung..."

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | ANTARA

Baca Juga: Ini Alasan Istana Ogah Jawab Surat AHY Soal Kudeta Partai Demokrat