Terpopuler Bisnis: Kelompok Pengecualian Larangan Mudik, Penutupan Tol MBZ
Reporter
Tempo.co
Editor
Martha Warta Silaban
Kamis, 6 Mei 2021 06:01 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 5 Mei 2021 dimulai dengan kelompok pengecualian dalam larangan mudik yang akan berlaku pada 6-17 Mei 2021. Kemudian soal naiknya nilai maksimal kredit usaha rakyat atau KUR yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi Rp 100 juta dengan subsidi pada bunga KUR menjadi 3 persen selama 6 bulan.
Informasi lainnya adalah Auric Digital Retail Pte Ltd (BidCo) yang akan menguasai saham mayoritas PT Matahari Department Store Tbk. hingga 50,12 persen saham. Pengelola gerai KFC, PT Fast Food Indonesia Tbk. melaporkan ke Bursa Efek Indonesia soal utang PT Bakrie Darma Indonesia (BDI) senilai Rp 75 miliar yang belum dibayar. Serta rencana penutupan tol layang Mohamed Bin Zayed (dulu dikenal sebagai tol layang Jakarta-Cikampek II) di masa larangan mudik 6-17 Mei 2021. Berikut ringkasan dari kelima berita tersebut.
1. Larangan Mudik Berlaku Esok, Ingat Hanya Kelompok Ini yang Boleh Bepergian
Kebijakan larangan mudik akan berlaku mulai esok, 6 Mei, hingga 17 Mei 2021. Selama dua pekan, masyarakat yang diizinkan melakukan perjalanan ialah mereka yang memiliki kepentingan mendesak dengan tujuan non-mudik.
“Penjagaan selama larangan mudik dilakukan di pintu-pintu keluar-masuk provinsi, kabupaten, kota dan tidak hanya di jalan tol,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi beberapa waktu lalu.
Berdasarkan ketentuan pemerintah, kelompok pertama yang boleh melakukan perjalanan di masa larangan mudik adalah aparatur sipil negara atau ASN, pegawai BUMN/BUMD, Polri, TNI, dan pegawai swasta yang memiliki kepentingan pekerjaan. Kelompok ini harus mengantongi surat tugas dengan tanda tangan basah serta cap basah dari pimpinannya setara dengan eselon II.
Izin yang sama akan diberikan untuk pekerja swasta atau pebisnis dengan keperluan yang esensial. Kelompok ini harus mengantongi surat tugas dari atasan. Sedangkan untuk pekerja formal, mereka harus meminta surat keterangan dari perangkat daerah setempat.
Kelompok lain yang diizinkan bepergian untuk kepentingan non-mudik ialah masyarakat yang akan mengunjungi keluarganya yang sedang sakit atau meninggal. Sama dengan kriteria sebelumnya, masyarakat dengan kepentingan kunjungan keluarga harus menyertakan surat keterangan dari pihak desa.
Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->
2. Soal KUR Rp 100 Juta tanpa Jaminan dengan Bunga 3 Persen
Untuk memulihkan ekonomi Indonesia, pemerintah memberikan subsidi bunga pinjaman dengan skema kredit usaha rakyat (KUR). Pemerintah berharap KUR bisa disalurkan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di tengah lesunya penyaluran kredit.
Sebelumnya, nilai maksimal KUR yang mendapatkan subsidi bunga hanya Rp 50 juta dan kini naik menjadi Rp 100 juta.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap pemberian pinjaman tanpa agunan bisa menggerakkan ekonomi yang lesu. Kini, porsi kredit UMKM baru mencapai 18,8 persen terhadap total kredit perbankan. Angka tersebut perlu ditingkatkan secara bertahap setidaknya menjadi lebih dari 30 persen di tahun 2024.
Masyarakat bisa mendapatkan pinjaman tanpa agunan melalui link ini kur.bri.co.id. Adapun pengajuan Kredit Usaha Rakyat kini dilakukan melalui gadget atau komputer, tujuannya untuk tetap menjaga jarak, guna mencegah penyebaran Covid-19.
Dalam siaran resmi, Selasa, 4 Mei 2021, Airlangga mengatakan pemerintah memutuskan untuk memperpanjang tambahan subsidi pada bunga KUR sehingga menjadi 3 persen selama 6 bulan 1 Juli 2021 s.d. 31 Desember 2021.
Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->
3. KFC Lapor ke BEI soal Utang Bakrie Rp 75 Miliar Belum Dibayar
Pengelola gerai KFC, PT Fast Food Indonesia Tbk. melaporkan ke Bursa Efek Indonesia soal utang PT Bakrie Darma Indonesia (BDI) senilai Rp 75 miliar yang belum dibayar.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Fast Food Indonesia, Dalimin Juwono, dalam keterbukaan informasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia per tanggal 28 April 2021. Di dalam surat bernomor O28/Penj./FAST/lV/21 yang ditujukan ke Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 BEI, Vera Florida, disebutkan,perseroan memiliki piutang total senilai Rp 100 miliar kepada BDI sejak 31 Desember 2019.
Dalimin menjelaskan, piutang diberikan ke Bakrie Darma Indonesia dengan skema tanpa bunga dan akan digunakan untuk pendanaan kegiatan usaha, pembangunan dan pembelian properti. "Dengan latar belakang tersebut, Perseroan sepakat untuk memberikan investasi di proyek tersebut," ujarnya seperti dikutip dari keterbukaan informasi, Rabu, 28 April 2021.
Perseroan, kata Dalimin, akan memperoleh hak untuk menggunakan properti untuk pengembangan usaha restoran. Dalam keterangan pada catatan laporan keuangan disampaikan, jika proyek BDI tidak terlaksana sampai 31 Desember 2019, maka status perjanjian akan batal.
Karena proyek properti tersebut tak terealisasi, BDI mengembalikan sebagian dana yang diterima sebesar Rp 25 miliar pada Desember 2020. Adapun sisa pengembalian utang sebesar Rp 75 miliar akan tetap diselesaikan oleh BDl.
Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->
4. Ingin Caplok 50,12 Persen Saham Matahari Department Store, Siapa Auric Digital?
Auric Digital Retail Pte Ltd (BidCo) berencana menguasai saham mayoritas PT Matahari Department Store Tbk. hingga 50,12 persen saham. Dengan begitu, Auric Digital akan menjadi pengendali baru emiten Grup Lippo berkode saham LPFF tersebut.
Oleh sebab itu, Auric Digital akan melakukan penawaran tender sukarela (voluntary tender offer/VTO) atas saham LPPF maksimal 1,05 miliar saham. Jumlah ini mewakili 40 persen dari total saham LPPF.
Adapun harga penawaran tender ditetapkan sebesar Rp 1.530 per saham. Sementara periode penawaran tender sukarela akan diumumkan kemudian.
Harga penawaran tender tersebut tidak akan berubah. Pada tanggal pernyataan penawaran tender sukarela ini, Auric Digital memiliki 500 saham Matahari Department Store,” tulis manajemen dalam prospektus, Rabu, 5 Mei 2021.
Sesuai rencana, setelah berakhirnya periode penawaran tender sukarela, Auric Digital juga akan membeli 139,82 juta saham LPPF dari Greater Universal Ltd dan 125,97 juta saham dari OUE Investment Pte Ltd. Jumlah saham tersebut mewakili 10,12 persen dari seluruh saham LPPF.
Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->
5. Polisi Minta Tol MBZ Ditutup 5-18 Mei 2021, Jasa Marga Tunggu Keputusan PU
Tol layang Mohamed Bin Zayed (dulu dikenal sebagai tol layang Jakarta-Cikampek II) bakal ditutup dari 5 sampai 18 Mei 2021. PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai pengelola tol menyebut penutupan ini merupakan usulan dari Korlantas Polri.
"Namun keputusannya masih menunggu dari Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)," kata Operation and Maintenance Management Group Head Jasa Marga, Atika Dara Prahita, dalam konferensi pers di Jasa Marga Toll Road Command Center, Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 4 April 2021.
Rencana penutupan ini adalah bagian dari kebijakan larangan mudik 2021. Pemerintah sebelumnya telah melarang masyarakat mudik mulai 6 sampai 17 Mei 2021.
Ini hanyalah satu dari sejumlah strategi yang dijalankan perusahaan untuk mendukung kebijakan larangan mudik ini. Strategi lainnya yaitu membuat posko check point penyekatan mudik untuk mengecek dokumen syarat pemudik, seperti halnya tahun lalu.
Strategi lain yaitu membuka random check sampling test antigen di rest area. Sejauh ini, sudah ada 3 lokasi yaitu Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) 519B Solo Ngawi, TIP KM57A Jakarta-Cikampek, TIP KM72A dan TIP KM 88A Cipularang.
Baca berita selengkapnya di sini.
Baca Juga: Simak Jadwal Jam Operasi Bandara Angkasa Pura I Selama Periode Larangan Mudik
