Babak Baru Gugatan PKPU Terhadap Bos Sritex, Bank QNB Hadirkan KEB Hana

Selasa, 4 Mei 2021 05:53 WIB

CEO PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex, Iwan Setiawan Lukminto. Sritex.co.id

Bagaimana sebetulnya posisi Sritex dan kenapa bisa tersangkut dalam gugatan PKPU ini?

Walaupun PT SKT bukan anak usaha Sritex, gugatan PKPU ikut mempengaruhi nilai saham emiten berkode SRIL tersebut. Dalam catatan perdagangan pertama di bulan Mei, kinerja saham SRIL turun 6,29 persen atau turun 10 poin.

Sebelumnya, dalam suratnya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Sritex menyampaikan bahwa utang PT SKT kepada PT QNB adalah sebesar Rp 100,9 miliar. Namun hingga persidangan Senin siang kemarin, 3 Mei 2021, belum diketahui pasti berapa utang PT SKT kepada Hana Bank.

Manajemen Sritex (SRIL) pada akhir April lalu telah memberikan jawaban kepada otoritas bursa ihwal gugatan tersebut. Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan ke bursa, SRIL setidaknya menjelaskan tujuh hal terkait gugatan PKPU Bank QNB.

Pertama, mereka membenarkan gugatan PKPU PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW) kepada PT Senang Kharisma Textil. Sementara nama lwan Lukminto dan Megawati tercantum sebagai personal guarantor.

Kedua, PT Bank QNB Indonesia merupakan salah satu kreditur PT Senang Kharisma Textil.

Ketiga, PT Senang Kharisma Textil tidak masuk dalam anak usaha PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL). Laporan keuangan PT SKT terpisah dari PT Sri Rejeki Isman Tbk sepenuhnya.

Keempat, berdasarkan laporan yang dimohonkan oleh PT Bank QNB Indonesia, kewajiban berjumlah Rp 100,9 miliar.

Kelima, PT Senang Kharisma Textil akan mengikuti proses hukum yang berlaku.

Keenam, permohonan PKPU tidak berdampak kepada kegiatan operasional PT Senang Kharisma Textil. Perusahaan tetap beroperasi normal.

Ketujuh, untuk penggunaan dana harus diprioritaskan pada kegiatan produksi dan operasional perusahaan, Untuk hal ini masih harus dianalisa lebih lanjut.

BISNIS

Baca: Begini Penjelasan Sritex Usai Bank QNB Gugat Senang Kharisma Textil

Berita terkait

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

4 menit lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada

2 hari lalu

Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada

Pilkada serentak 2024 akan dilakukan pada 27 November.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

9 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jadwal Lengkap dan Tahapan Pilkada 2024, Kapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara?

9 hari lalu

Jadwal Lengkap dan Tahapan Pilkada 2024, Kapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara?

KPU jadwalkan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

14 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

PDIP Belum Menyerah Gugat ke PTUN Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU Sebut Sudah Tak Ada Celah Hukum

23 hari lalu

PDIP Belum Menyerah Gugat ke PTUN Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU Sebut Sudah Tak Ada Celah Hukum

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun meminta KPU untuk menunda penetapan hasil Pilpres 2024 sembari menunggu hasil gugatan PTUN, KPU menolak

Baca Selengkapnya

Besok Putusan Sengketa Pilpres, Sejumlah Hakim MK Ini Dulu Tolak Aturan Batas Usai Capres-Cawapres Diubah

26 hari lalu

Besok Putusan Sengketa Pilpres, Sejumlah Hakim MK Ini Dulu Tolak Aturan Batas Usai Capres-Cawapres Diubah

Empat hakim MK menolak perubahan aturan batas usai capres-cawapres. Siapa saja mereka?

Baca Selengkapnya

Tahapan-tahapan Pilkada 2024 yang Digelar Serentak 27 November Mendatang

26 hari lalu

Tahapan-tahapan Pilkada 2024 yang Digelar Serentak 27 November Mendatang

Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

BEI Targetkan Ada 64 Ribu Investor Baru Pasar Modal di Solo Raya Tahun Ini

36 hari lalu

BEI Targetkan Ada 64 Ribu Investor Baru Pasar Modal di Solo Raya Tahun Ini

BEI menargetkan tahun ini bakal ada sebanyak 64.483 investor baru di pasar modal di Solo Raya.

Baca Selengkapnya

Korban Ledakan Depo Pertamina Plumpang Gugat Pertamina: Pak Jokowi Tolong Bantu Rakyat

42 hari lalu

Korban Ledakan Depo Pertamina Plumpang Gugat Pertamina: Pak Jokowi Tolong Bantu Rakyat

Korban ledakan Depo Pertamina Plumpang dan keluarganya hingga saat ini masih menuntut keadilan.

Baca Selengkapnya