Terkini Bisnis: Terkuak Asuransi Lokal Banyak Masalah; Titipan Jokowi ke Bahlil

Kamis, 29 April 2021 13:30 WIB

Agus Martowardojo. TEMPO/Imam Sukamto

4.BKPM Bakal Jadi Kementerian Investasi, Penyesuaian Butuh Waktu 6 Bulan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan mengubah nomenklatur Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menjadi Kementerian Investasi. Anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi BKPM, Rizal Calvary Marimbo, mengatakan penyesuaian struktur kelembagaan pasca-perubahan nomenklatur tersebut membutuhkan waktu hingga enam bulan.

“Tentu memang kita menunggu ada perubahan dan ini membutuhkan waktu tiga bulan, bisa sampai empat bulan, atau enam bulan, setengah tahun. Ini termasuk penyesuaian anggaran karena kebutuhan anggaran kementerian akan semakin meningkat dan posturnya semakin besar,” ujar Rizal saat dihubungi pada Rabu, 28 April 2021.

Rizal memastikan penyesuaian ini tidak akan mengganggu kinerja institusinya. Ia meyakini Kepala BKPM yang dilantik sebagai Menteri Investasi bakal menyelesaikan perubahan-perubahan yang dibutuhkan lembaganya dengan cepat.

5. Buntut Alat Rapid Test Bekas, AP II Evaluasi Kerja Sama dengan Kimia Farma

Kasus alat rapid test bekas kepada calon penumpang pesawat di Bandara Kualanamu yang diduga digunakan oleh petugas dari Kimia Farma Diagnostika--cucu usaha PT Kimia Farma (Persero) Tbk. berujung panjang.

Usai penangkapan empat petugas layanan rapid test tersebut oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) kemarin, PT Angkasa Pura II (Persero) melalui anak usahanya, PT Angkasa Pura Solusi, kini mengevaluasi kembali kontrak kerja sama dengan Kimia Farma dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan di bandara.

"Saat ini evaluasi yang kami lakukan termasuk mengenai keberlanjutan kerja sama. Jadi sementara layanan yang di bandara Kualanamu juga ditutup," kata Direktur Komersial PT Angkasa Pura Solusi, Yundriari Erdani Mitra, Rabu, 28 April 2021.

Berita terkait

Legislator PDIP Pesimistis KRIS BPJS Kesehatan Bisa Diimplementasikan Pertengahan Tahun Depan

10 jam lalu

Legislator PDIP Pesimistis KRIS BPJS Kesehatan Bisa Diimplementasikan Pertengahan Tahun Depan

BPJS Kesehatan masih menerapkan iuran mandiri peserta kelas I sebesar Rp 150 ribu dan kelas II Rp 100 ribu.

Baca Selengkapnya

Tambang Ilegal Lewati Jalan di Desa Lumbung Padi Kalimantan Timur Sejak 2019, Sebabkan Warga Kesulitan Air Bersih

3 hari lalu

Tambang Ilegal Lewati Jalan di Desa Lumbung Padi Kalimantan Timur Sejak 2019, Sebabkan Warga Kesulitan Air Bersih

Aktivitas tambang ilegal batu bara di Desa Sumbersari, Kutai Kartaanegara, Kalimantan Timur berdampak buruk bagi warga.

Baca Selengkapnya

Penghapusan Kelas Rawat Inap, BPJS Kesehatan akan Gandeng Asuransi Swasta

4 hari lalu

Penghapusan Kelas Rawat Inap, BPJS Kesehatan akan Gandeng Asuransi Swasta

Pembagian kelas rawat inap peserta BPJS Kesehatan dihapus. BPJS Kesehatan membuka kemungkinan kerja sama dengan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

5 hari lalu

Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. atau Saratoga (SRTG) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 298,43 miliar atau sekitar Rp 22 per lembar saham.

Baca Selengkapnya

GP Ansor Nilai Rencana Bahlil Beri IUP untuk Ormas Ide yang Bagus

5 hari lalu

GP Ansor Nilai Rencana Bahlil Beri IUP untuk Ormas Ide yang Bagus

GP ANsor menilai pemberian IUP ini ide yang bagus terhadap kontribusi dan peran ormas sebagai salah satu komponen bangsa

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

5 hari lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

GP Ansor Puji Ide Menteri Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang untuk Ormas

5 hari lalu

GP Ansor Puji Ide Menteri Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang untuk Ormas

Bahlil mengatakan pemberian IUP untuk ormas keagamaan tidak akan menjadi masalah selama dilakukan dengan baik.

Baca Selengkapnya

2024, PTBA Yakin Target Produksi 41,3 Juta Ton Batu Bara Tercapai

6 hari lalu

2024, PTBA Yakin Target Produksi 41,3 Juta Ton Batu Bara Tercapai

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) optimistis mampu memproduksi batu bara sebesar 41,3 juta ton di tahun 2024 ini.

Baca Selengkapnya

Cerita Pemilik Tanah di Paser Kaltim Terdampak Tambang Batu Bara: Kebun Sawit Tidak Bisa Dipanen

7 hari lalu

Cerita Pemilik Tanah di Paser Kaltim Terdampak Tambang Batu Bara: Kebun Sawit Tidak Bisa Dipanen

Akibat aktivitas tambang batu bara, kebun sawit warga di Paser Kaltim berubah menyerupai pulau. Tak lagi bisa dipanen.

Baca Selengkapnya

Jatam Kritik Bagi-bagi Izin Tambang untuk Ormas Ala Bahlil: Menambah Masalah Kerusakan Lingkungan

7 hari lalu

Jatam Kritik Bagi-bagi Izin Tambang untuk Ormas Ala Bahlil: Menambah Masalah Kerusakan Lingkungan

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadalia untuk bagi-bagi izin usaha tambang pada Ormas. Dianggap menambah masalah

Baca Selengkapnya