Jadi Menteri, Bahlil Lahadalia Kini Bisa Bikin Aturan Main Investasi

Rabu, 28 April 2021 21:01 WIB

Bahlil Lahadalia tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 20 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Bahlil Lahadalia resmi dilantik menjadi Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pelantikan ini menandai perubahan status Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang selama ini dipimpin Bahlil, menjadi Kementerian Investasi/BKPM.

Pelantikan ini sekaligus memberi kewenangan baru bagi Bahlil sebagai menteri. Selama ini, Bahlil di BKPM hanya bertugas sebagai eksekusi atas regulasi yang ada di pemerintahan.

"Kami tidak bisa membuat role model aturan permainan, tapi dengan kementerian investasi itu bisa," kata Bahlil dalam konferensi pers virtual usai pelantikan, Rabu, 28 April 2021.

Selain itu, ia kini juga punya kewenangan untuk menghubungkan investor antar kementerian yang ada. "Kami bisa menjadi fokus poin untuk mengelaborasi, menjahit, sektor-sektor investasi dari kementerian teknis," kata dia.

Menurut Bahlil, ini tak hanya terkait investasi dari dalam negeri, tapi juga luar negeri. Tidak hanya di pemerintah pusat, tapi juga investasi di pemerintah daerah. Tidak hanya investasi besar, tapi juga investasi kecil.

Advertising
Advertising

Menurut dia, sederet fokus ini juga yang menjadi salah satu pesan dari Jokowi. “Perintah Presiden (Jokowi) kepada kami adalah jangan hanya mengurus pengusaha yang besar-besar, tapi mengurus juga UMKM. Ini harus dikawinkan pengusaha besar dan UMKM, pengusaha besar dan pengusaha daerah,” ujar Bahlil Lahadalia.

Baca Juga: BKPM Naik Status Jadi Kementerian Investasi, Bahlil Lahadalia Beberkan Dampaknya

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

14 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

18 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

21 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kejati Bali Buka Peluang Kembangkan Kasus Pemerasan Bendesa Adat ke Investor Lain

23 jam lalu

Kejati Bali Buka Peluang Kembangkan Kasus Pemerasan Bendesa Adat ke Investor Lain

Kejaksaan Tinggi membuka peluang mengembangkan kasus dugaan pemerasan Bendesa Adat di Bali.

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

1 hari lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

1 hari lalu

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

Perayaan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi domestik lebih lanjut.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya