TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional alias Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mencoba bermalam di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang akan menjadi lokasi Ibu Kota baru.

Suharso mengaku ingin merasakan secara fisik dan mental situasi di calon ibu kota baru itu. "Merasakan secara keruangan dari IKN. Karena dengan melihat gambar dan ini berbeda dengan mencoba semalam," ujar Suharso dalam unggahan di akun @BappenasRI, Senin, 26 April 2021.

Dengan menginap semalam, Suharso Monoarfa mengaku bisa mendengar kejadian dan peristiwa apa yang ada di sana. Meskipun, ia merasa menginap semalam sejatinya masih belum cukup. "Tapi setidaknya ada yang bisa diambil hikmahnya apa yang diperlukan."

Ia mengatakan meskipun nanti akan dibangun ibu kota baru, namun hutan di sana harus dipertahankan bentuknya. Ia menuturkan ibu kota baru pun nantinya akan menerapkan cita-cita zero emission. Dengan demikian, ia berujar pembangunan nanti tidak akan didasari cara-cara lama dan konvensional.

"Tapi kita memperkaya dan menghitung soal emisi. Ke depan kita tidak akan menggunakan energi bukan terbarukan dan energi fosil. Kita ingin menggunakan energi terbarukan," kata dia.

Di samping itu, ia pun ingin mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, misalnya dengan mengurangi penggunaan plastik. Bahkan, ia mengatakan kalau bisa penggunaan plastik dibatasi di kawasan Kalimantan Timur, layaknya di Bali. "Kecuali untuk didaur ulang."<!--more-->

Sebelumnya, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Diana Kusumastuti mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara baru masih menunggu peraturan perundang-undangan. "Nanti kami menunggu RUU IKN dilegalkan," ujar dia kepada Tempo, Minggu, 25 April 2021.

Diana mengatakan infrastruktur yang diperkirakan bakal dibangun mulai tahun ini antara lain jalan, bendungan, dan drainase. Adapun Istana Negara, tutur dia, masih dalam tahap perencanaan pada tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan total anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pada tahun 2021 mencapai Rp 1,7 triliun. Menurut dia, anggaran tersebut terbagi ke dalam anggaran belanja masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) maupun non K/L.

“Belanja PUPR, Kemenhub, KLHK, ATR sebesar Rp 800 miliar dan di dana belanja Project Development Fund (PDF) sebesar Rp 900 miliar yang masuk ke non K/L,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers daring APBN KITA di Jakarta, Kamis, 22 April 2021.

Ia menuturkan, anggaran tersebut digunakan masing-masing kementerian dan lembaga untuk mempersiapkan pembangunan IKN sesuai tugasnya. “Anggaran itu selalu ada di dalam masing-masing K/L. PUPR ada belanja yg dipakai untuk mempersiapkan berbagai infrastruktur dasar di sana,” kata dia.

CAESAR AKBAR | ANTARA

Baca Juga: PUPR: Pembangunan Ibu Kota Baru Tunggu RUU IKN Dilegalkan