OJK: Jumlah Nasabah Asuransi Unit Link Turun dari 7 Juta Jadi Sekitar 4 Juta

Reporter

Antara

Rabu, 21 April 2021 18:30 WIB

Logo OJK. wikipedia.org

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah nasabah atau jumlah tertanggung produk asuransi yang dikaitkan investasi (PAYDI) atau dikenal sebagai unit link turun drastis sepanjang 2020 akibat pandemi Covid-19.

"Jumlah tertanggung PAYDI, memang karena kondisi Covid-19 dan sebagainya di 2020 menurun drastis dari rata-rata biasanya ada sekitar 7 juta pemegang polis. Mungkin banyak yang tidak melanjutkan produk ini akhirnya putus tengah jalan, atau mungkin juga sudah waktunya jatuh tempo. Yang pasti tambahan dari nasabah baru tidak banyak, banyak yang redeem sehingga di 2020 menurun drastis tinggal 4,2 juta saja sisanya, sekarang mungkin 4 jutaan," kata Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2A OJK Ahmad Nasrullah saat diskusi dengan awak media secara daring di Jakarta, Rabu, 21 April 2021.

Ahmad mengatakan unit link memang menjadi lini usaha yang memberikan kontribusi paling besar yaitu sekitar 50 persen atau separuh dari total penerimaan premi perusahaan asuransi. Total premi dari unit link di industri asuransi pada 2020 mencapai Rp 98,25 triliun, menurun dibandingkan tahun sebelumnya Rp 101,87 triliun.

Sementara itu, untuk total klaim unit link sepanjang 2020 lalu mencapai Rp 75,98 triliun, naik dibandingkan total klaim pada 2019 Rp 70,61 triliun. Dengan kata lain, bisnis unit link saat ini masih relatif sehat.

"Kalau dibandingkan dengan klaimnya tentunya, meski PAYDI ini risiko investasi ada di peserta, tapi bagaimana perbandingan premi dan klaim menunjukkan ini bisnis masih sehat. Artinya, uang yang masuk lebih besar dari uang yang keluar," ujar Ahmad.

Terkait industri asuransi secara umum, lanjut Ahmad, di tengah upaya untuk bangkit dari pandemi, sektor asuransi sebenarnya termasuk sektor yang terkena dampak. Namun jika terkait perkembangan aset industri asuransi, memang masih naik meski tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya.
<!--more-->
Posisi aset asuransi jiwa per Februari 2021 mencapai Rp 554,38 triliun, aset asuransi umum dan reasuransi Rp 207,7 triliun, aset asuransi wajib Rp 136,28 triliun, dan aset BPJS Kesehatan Rp 45,18 triliun. Sedangkan dari pendapatan premi, per Februari 2021 asuransi jiwa mendapatkan Rp 34,61 triliun, asuransi umum dan reasuransi Rp 18,59 triliun, asuransi wajib Rp 1,87 triliun, dan BPJS Kesehatan Rp 22,32 triliun.

"Kalau dilihat dari portfolio investasi, untuk asuransi komersial kalau kita lihat porsinya dari total investasi Rp 554 triliun itu, sebenarnya sebagian besar ini ada di instrumen pasar modal yaitu saham, plus SBN juga karena di situ kita hitung jangka panjang, termasuk reksadana REPO. Ini kalau ditotalkan jumlahnya hampir 80 persen dari keseluruhan investasi di sektor asuransi. Ini penting kami sampaikan kenapa, artinya memang sebagian besar aset dari asuransi ini terpengaruh berdasarkan fluktuasi perkembangan harga di pasar modal," kata Ahmad.

Dengan besarnya porsi investasi di instrumen pasar modal, memang membuat industri asuransi rentan terhadap fluktuasi harga di pasar. Ia pun berharap gejolak yang terjadi di pasar modal sifatnya hanya temporer sehingga industri asuransi bisa segera pulih.

"Jadi apa yang terjadi di market seperti yang sekarang terjadi sejak tahun lalu di sektor pasar modal, harapan kita bersama tentunya ini sesuatu yang sifatnya sementara.Mudah-mudahan secara fundamental kondisi di pasar modal masih bagus. Sehingga ini akan bisa cepat recover kita dari fluktuasi di pasar modal," ujar Ahmad.

Ia menambahkan, saat ini kontribusi industri asuransi terhadap perekonomian baru mencapai 3,03 persen per Februari 2021, masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain yang telah mencapai dua digit. Namun, hal tersebut juga menjadi peluang untuk penetrasi pasar yang semakin besar agar semakin berkontribusi terhadap perekonomian domestik.

"Dengan angka sekitar tiga persen, artinya masih terbuka peluang yang sangat besar untuk dikembangkan. Kalau di negara-negara Eropa itu sudah double digit angka penetrasinya, bahkan tetangga sebelah kita Malaysia dan Singapura, angka penetrasinya sangat tinggi, jauh dari di Indonesia. Ini menggambarkan bagaimana kita berkontribusi terhadap perekonomian karena sumber penerimaan premi tadi harapannya akan dikelola oleh perusahaan asuransi, ada yang beli SBN, sukuk, atau obligasi BUMN karya untuk bantu pembangunan," kata Ahmad.

ANTARA

Baca juga: Bos Prudential Tunggu Regulasi Baru OJK Mengenai Produk Unit Link

Berita terkait

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

14 jam lalu

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

Kabid Pengaduan YLKI Rio Priambodo mengungkapkan, lembaganya telah mengirim surat kepada Satgas Pasti terkait aduan konsumen Pinjol ilegal.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

22 jam lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

1 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

1 hari lalu

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

Satgas Pasti menemukan 537 entitas pinjol ilegal di sejumlah situs dan aplikasi sepanjang Februari hingga Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Ini 7 Manfaat Utama Investasi

1 hari lalu

Ini 7 Manfaat Utama Investasi

Investasi menjadi salah satu langkah keuangan yang wajib dilakukan oleh semua orang.

Baca Selengkapnya

Zulkifli Hasan Ungkap 40 Pabrik Asal Tiongkok Produksi Baja Ilegal di Tanah Air

1 hari lalu

Zulkifli Hasan Ungkap 40 Pabrik Asal Tiongkok Produksi Baja Ilegal di Tanah Air

Zulhas menyayangkan baja tak sesuai standar mutu masih diproduksi di Indonesia dengan alasan investasi.

Baca Selengkapnya

Hari Kartini, OJK Prioritaskan Peningkatan Literasi Keuangan Perempuan

4 hari lalu

Hari Kartini, OJK Prioritaskan Peningkatan Literasi Keuangan Perempuan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen meningkatkan edukasi literasi keuangan untuk perempuan.

Baca Selengkapnya

Kejagung Tegaskan Penyitaan dalam Kasus Korupsi Timah Bukan untuk Hentikan Eksplorasi yang Merugikan Masyarakat

4 hari lalu

Kejagung Tegaskan Penyitaan dalam Kasus Korupsi Timah Bukan untuk Hentikan Eksplorasi yang Merugikan Masyarakat

Kejagung menjelaskan kerugian kasus korupsi timah yang mencapai Rp 271 Triliun.

Baca Selengkapnya

Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

4 hari lalu

Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

Kepala Eksekutif OJK Friderica Widyasari Dewi memberikan sejumlah tips yang dapat diterapkan oleh ibu-ibu dalam menyikapi isi pelemahan rupiah.

Baca Selengkapnya

OJK Imbau Para Ibu agar Tak Ciptakan Generasi Sandwich

4 hari lalu

OJK Imbau Para Ibu agar Tak Ciptakan Generasi Sandwich

toritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan para ibu agar tidak menciptakan generasi sandwich. Apa itu?

Baca Selengkapnya