TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Perhimbunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Maulana Yusran mengatakan saat ini pelaku usaha maupun asosiasinya sulit memproyeksikan bisnisnya pada masa libur Lebaran mendatang. Pasalnya, kebijakan pemerintah bisa berubah kapan saja.

Misalnya saja, pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mulanya tidak bakal melarang mudik Lebaran, saat ini justru melarang mudik.

"Sekarang saya enggak berani berbicara outlook karena kebijakannya at anytime. Jadi tidak ada kebijakan firm yang kita tahan dalam seminggu saja. Pemerintah pasti akan lihat dampak juga," ujar Maulana kepada Tempo, Ahad, 11 April 2021.

Saat ini, menurut Maulana, masyarakat terbiasa memesan hotel pada waktu mendekati hari-H kunjungan wisatanya. Sebab, pemerintah kerapkali mengubah kebijakannya dalam waktu singkat.

"Masyarakat sudah belajar dari tahun 2020 di mana tiba-tiba pemerintah membatalkan sesuatu yang sudah dijanjikan dari mudik lebaran tahun lalu juga kan. Sehingga sekarang itu yang terjadi fenomenanya reservasi last minutes," tutur Maulana.

Maulana mengatakan para pengusaha yang biasanya bisa memprediksi outlook bisnis, misalnya selama lebaran berapa okupansi hotel, target, dan pesanan yang sudah masuk berapa, kini tidak bisa dilakukan.

<!--more-->

"Karena pasar tidak bisa diprediksi dan ada ketidakpastian pasar terjadi. Masalah utama ketidakpastian pasar adalah kebijakan pemerintah yang selalu berubah. Jadi tidak ada kepastian," ujar Maulana.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut telah mengantongi restu dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk membuka destinasi wisata pada masa libur Lebaran 2021.

Sandiaga mengatakan kementeriannya akan menyiapkan berbagai opsi pariwisata di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKMP) skala mikro.

“Kami menyiapkan opsi-opsi, seperti staycation, termasuk juga menyiapkan produk-produk ekonomi kreatif untuk mengganti fisik masyarakat di kampung halaman," ujar Sandiaga Uno dalam keterangan tertulis, Kamis 1 April 2021.

Sandiaga bertemu dengan Menteri PMK Muhadjir Effendy untuk membahas persiapan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menghadapi momentum libur Lebaran.

Sandiaga mengatakan kementerian dan dunia usaha di sektor pariwisata mendukung upaya pemerintah menjalankan kebijakan larangan mudik selama 6-17 Mei 2021 untuk memutus rantai penularan Covid-19.

Adapun Muhadjir Effendy mengatakan, meski kegiatan mudik Lebaran dilarang, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tetap perlu bergeliat. “Harus diketahui, bahwa tujuan kita meniadakan mudik memang untuk menekan penyebaran dan penularan Covid-19, tapi bukan membuat kegiatan ekonomi khususnya di sektor parekraf juga terhenti,” kata Muhadjir.

Belakangan, kebijakan pemerintah yang juga dikritik PHRI adalah soal melarang mudik lebaran, namun memperbolehkan berwisata. Manurut dia, kebijakan itu berpotensi multitafsir dan membingungkan bagi masyarakat.

BACA: Wisata Saat Lebaran Dibolehkan, PHRI: Dampaknya Ekonominya Kecil Sekali

CAESAR AKBAR | FRANCISCA CHRISTY