ASN Ramai Minta Restrukturisasi Kredit, Bos OJK: Enggak pada Tempatnya

Sabtu, 10 April 2021 05:31 WIB

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyoroti banyaknya aparatur sipil negara alias ASN yang mengajukan restrukturisasi kredit di masa pandemi ini.

"Malah banyak-banyak ramai-ramai, ASN ramai-ramai kirim surat minta restrukturisasi, itu kan juga enggak pada tempatnya. Sudah kami tackle di beberapa daerah kasusnya, pemerintah daerahnya sudah mengerti," ujar Wimboh dalam Sarasehan Nasional, Jumat, 9 April 2021.

Menurut Wimboh, pada kredit konsumsi, seperti kredit mobil dan motor, seyogyanya pegawai yang memiliki gaji tetap harusnya memiliki empati untuk mengangsur. Kecuali, kredit diambil untuk usaha.

Misalnya saja, kata Wimboh, kredit motor diambil untuk ojek. Sementara, selama pandemi ini para pengemudi ojek sulit untuk mendapat penumpang, sehingga bisa mendapatkan restrukturisasi dan tidak ditagih dulu kreditnya.

"Karena mereka tidak ada pendapatan dan untuk makan saja susah. Kalau dia pegawai, pendapatan tetap, apalagi pegawai negeri, mestinya jangan minta direstrukturisasi kecuali ada kasus khusus," kata Wimboh.

Advertising
Advertising

<!--more-->

Sebelumnya, OJK berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi di 2021 melalui berbagai kebijakan, di antaranya melalui restrukturisasi kredit.

Wimboh mengatakan di sektor perbankan, pihak otoritas melanjutkan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Selama relaksasi, debitur dapat melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan berulang sepanjang masih memiliki prospek usaha dan tidak dikenakan biaya yang tidak wajar atau berlebihan.

OJK mencatat saat ini perkembangan restrukturisasi semakin melandai. Di sektor perbankan, realisasi restrukturisasi hingga 8 Maret 2021 senilai Rp 999,7 triliun yang berasal dari 7,97 juta debitur.

Dari jumlah tersebut, restrukturisasi di segmen UMKM sebesar Rp 392,2 triliun dengan 6,17 juta debitur, sedangkan non-UMKM Rp 607,5 triliun dengan 1,8 juta debitur.

Dengan kebijakan restrukturisasi kredit itu, tingkat risiko kredit macet secara gross dapat dijaga pada level 3,17 persen. Perbankan pun memiliki waktu untuk menata kinerja keuangannya dengan membentuk pencadangan secara bertahap serta sektor riil memiliki ruang gerak untuk kembali bangkit.

CAESAR AKBAR | BISNIS

Baca: Erick Thohir Maklum jika Kinerja Bank Negara Tergerus, Kenapa?

Berita terkait

LPS Sudah Bayar Dana Nasabah BPRS Saka Dana Mulia yang Ditutup OJK Sebesar Rp 18 Miliar

1 hari lalu

LPS Sudah Bayar Dana Nasabah BPRS Saka Dana Mulia yang Ditutup OJK Sebesar Rp 18 Miliar

Kantor BPRS Saka Dana Mulia ditutup untuk umum dan PT BPRS Saka Dana Mulia menghentikan seluruh kegiatan usahanya.

Baca Selengkapnya

Lima Persen BPR dan BPRS Belum Penuhi Modal Inti Minimum

1 hari lalu

Lima Persen BPR dan BPRS Belum Penuhi Modal Inti Minimum

Sebanyak 1.213 BPR dan BPRS telah memenuhi ketentuan modal inti sebesar Rp 6 miliar. Masih ada lima persen yang belum.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

2 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

2 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

3 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

3 hari lalu

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN patuh dan taat hukum yang berlaku di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

4 hari lalu

Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

Satgas Pasti khawatir layanan pinjaman dana online atau pinjol baik yang resmi ataupun ilegal berkembang dan digemari masyarakat. Kenapa?

Baca Selengkapnya

Proses Kesiapan Boyongan Puluhan Ribu ASN ke IKN

4 hari lalu

Proses Kesiapan Boyongan Puluhan Ribu ASN ke IKN

Adapun jumlah ASN yang diperlukan untuk berada di IKN pada prioritas pertama sebanyak 11.916 orang.

Baca Selengkapnya

Apa Syarat Menjadi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

4 hari lalu

Apa Syarat Menjadi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

Salah satu syarat calon pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah harus lulus seleksi sebagai calon mahasiswa kampus PKN STAN.

Baca Selengkapnya

Azwar Anas Minta Pemda Percepat Input Formasi Kebutuhan ASN

5 hari lalu

Azwar Anas Minta Pemda Percepat Input Formasi Kebutuhan ASN

Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi dan validasi rincian formasi ASN yang sudah ditetapkan berdasarkan usulan dari seluruh instansi pusat dan daerah.

Baca Selengkapnya