TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya masih menyiapkan teknis larangan mudik untuk Hari Raya Lebaran. “Untuk mudik tadi simulasi-simulasi sudah kita lakukan, titik-titik penyekatan, teknologi untuk melakukan pengetesan Covid juga sudah kita siapkan,” kata dia, Kamis, 8 April 2021.

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Emil tersebut dalam konferensi pers daring selepas rapat mingguan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah di Mapolda Jawa Barat, Bandung.

Emil mengatakan, tes Covid saat ini sudah lebih mudah dibandingkan tahun lalu. “Tahun lalu cuma punya Rapid Antibodi, sekarang kita punya Rapid Antigen, juga punya GeNose juga sehingga dengan harga terjangkau pengetesan bisa lebih massal,” kata dia.

Bagi pemudik yang lolos sampai di tempat tujuannya, kata Emil, akan diwajibkan menjalani karantina. “Mereka yang keburu datang ke kampung, istilahnya tidak terdeteksi, itu harus dikarantina selama 5 hari."

Aparat di desa dan kelurahan juga akan diminta melakukan pengawasan. “Saya sudah titipkan Kepala Desa, Lurah, Babinkamtibmas, Babinsa, Satpol PP untuk memastikan persiapan mengkarantina mereka-mereka yang keburu lolos dari prosedur yang kita siapkan,” kata dia.

Pengawasan juga akan dilakukan pada areal wisata. Pengetatan dilakukan dengan pembatasan kapasitas.

“Titik-titik pariwisata juga tetap dibatasi, tidak menjadi pelarian orang tidak mudik. Berwisata juga kuncinya selama Covid ini bukan boleh atau tidak bolehnya, tapi pada kapasitas keterbatasan,” kata Ridwan Kamil.

<!--more-->

Lebih jauh, Ridwan Kamil menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang mudik. “Kalau ada kegiatan yang betul-betul tidak terhindarkan, harus ada izin tertulis dari atasan,” kata dia.

Ridwan Kamil mengatakan, pengawasan terhadap pelarangan mudik tersebut untuk memastikan kasus Covid-19 tidak melonjak. “Kita harapkan ini membawa keberhasilan. Karena datanya di setiap libur panjang, pasti kasus agak naik dan tertekan,” kata dia.

Apalagi, selama sepekan terakhir kasus Covid-19 di Jawa Barat relatif mereda. “Minggu ini kita tidak ada zona merah lagi, Alhamdulillah. Kemudian keterisian rumah sakit makin turun, sekarang tinggal 46 persen,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Barat Daud Achmad mengatakan, larangan mudik tinggal dibahas teknisnya. Sejumlah kesepakatan sudah di ambil.

Salah satu yang diatur adalah penyekatan. “Pak Kapolda menyarankan penyekatan di lakukan di tempat yang memang mudah untuk mereka yang tidak memenuhi syarat. Mereka yang mau disuruh balik arah, mudah mutar arahnya. Kalau di rest area kita tetap akan lakukan tes antigen acak,” kata dia, saat dihubungi, Tempo, Kamis, 8 April 2021.

Daud mengatakan, seluruh desa dan kelurahan saat ini tengah diminta menyiapkan posko PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro yang akan menjadi ujung tombak pengawasan larangan mudik. “Di sini peran Posko PPKM di desa, ada orang baru datang, dilihat bawa hasil tes atau tidak. Kalau tidak, 5 hari dia di karantina,” kata dia.

<!--more-->

Di Jawa Barat sudah 80 persen desa dan kelurahan memiliki Posko PPKM. “Di Jawa Barat dari 5.200 desa dan kelurahan, sudah 80 persen mempunyai posko, terutama di daerah-daerah yang di zona merah dan oranye,” ucap Daud.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Herry Antasari mengatakan, di Jawa Barat terdapat 338 titik yang berpotensi untuk dilakukan penyekatan untuk menegakkan larangan mudik. “Yang dipertanyakan oleh publik adalah bagaimana mensiasati jalur yang bukan jalur utama, yang ketika ada pelarangan mudik, ini dijadikan pelarian masyarakat, yang ilegal-ilegal. Setelah kita identifikasi, potensinya sekian,” kata dia, saat dihubungi Tempo, Kamis, 8 April 2021.

Herry mengatakan, lokasi tersebut sudah menghitung jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota yang dikhawatirkan menjadi jalan tikus bagi pemudik. “Kalau nasional tidak ke jalan provinsi dan kabupaten/kota, hanya di jalan arteri dan jalan tol,” kata dia.

Dari ratusan titik tersebut, masih dikaji lagi mana yang wajib dijaga untuk dilakukan penyekatan. “Mungkin hanya 10 persennya, nanti kita lihat,” ucap Herry.

Dari survei terakhir masih ada 11 persen warga yang berpotensi mudik masih berniat untuk mudik. Herry mencontohkan, jumlah potensi pemudik dari Jabodetabek dan Jawa Barat berjumlah 23 juta orang. “Dari potensi tersebut, kalau dari hasil survei akan melakukan mudik, ternyata hanya 11 persen yang akan melakukan mudik."

Dengan jumlah yang relatif masih besar tersebut, pemerintah daerah akan memaksimalkan pengawasan di lapangan. “Kalau daerah sih, mau ada larangan mudik, mau nggak, kita akan maksimal untuk melakukan persiapan di lapangan,” kata dia.

Baca: Aturan Lengkap Larangan Mudik Lebaran 6-17 Mei 2021, Pengecualian hingga Sanksi