Direktur Utama Perum BULOG Budi Waseso (kedua kiri) bersama Menteri Sosial Juliari Batubara (kanan) dan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Tubagus Achmad Choesni (kiri) memberikan bantuan beras kepada perwakilan keluarga penerima bantuan saat peluncuran program bantuan sosial beras BULOG dan Kemensos di Komplek Gudang BULOG, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu, 2 September 2020. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Direktur Utama Perum Bulog Gatot Trihargo menyinggung soal rencana pembentukan Badan Pangan Nasional. Menurut dia, Bulog telah melakukan 3 sampai 4 kali pembicaraan untuk membahas rencana ini dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sampai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurut dia, badan ini adalah amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sesuai beleid tersebut, kata Wakil Dirut Bulog ini, Badan Pangan Nasional harus dibentuk paling lambat 3 tahun sejak UU ini berlaku yaitu pada 2015.
"Alhamdulillah sampai hari ini tidak terjadi (belum terbentuk), ini permasalahan yang kita hadapi bersama," kata Gatot dalam webinar pada Kamis, 8 April 2021.
Beberapa tahun terakhir, isu mengenai pembentukan Badan Pangan Nasional tidak menjadi sorotan. Tapi akhir-akhir ini, kembali mencuat setelah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan pihaknya menyiapkan empat rancangan kelembagaan badan tersebut.
"Yang diusulkan Kementerian Pertanian adalah mentransformasi salah satu organ kementerian untuk menjadi badan pangan nasional," kata Syahrul dalam rapat bersama Badan Legislasi DPR di Jakarta, 15 Maret 2021.
Sehingga, Syahrul mengusulkan badan ini bertindak sebagai regulator. Lalu Perum Bulog dan BUMN klaster pangan lainnya sebagai operator. <!--more--> Gatot mengatakan UU Pangan memang memberi pembagian tugas yang jelas. Ada lembaga khusus sebagai regulator dan ada yang hanya operator.
Karena Badan Pangan Nasional ini belum terbentuk, maka kebijakan pangan tidak terintegrasi dari hulu ke hilir. "Karena kewenangan masih tersebar di berbagai kementerian," kata dia.
