TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 masih belum selesai. Bahkan, pada Januari, kata dia, angka penularan Corona di Indonesia pun sempat naik dan membuat pemerintah harus menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM.

Bahkan, meskipun kondisi penularan dan tingkat positivitas di Tanah Air sudah mulai menurun belakangan ini, ia mengatakan semua pihak tidak boleh terlena. "Harus tetap waspada, sebab sekarang beberapa negara menghadapi Gelombang 3 Covid-19 dengan varian yang lebih cepat menular," ujar dia dalam webinar, Selasa, 6 April 2021.

Baca Juga: Sri Mulyani: 170 Negara Alami Kontraksi Ekonomi Terburuk Akibat Pandemi Covid-19

Berdasarkan kabar internasional, Sri Mulyani mengatakan beberapa negara, misalnya Prancis, dan Italia, saat ini telah kembali melakukan lockdown yang berimbas kepada kondisi sosial dan ekonomi masing-masing negara. Lonjakan penularan Covid-18 juga terjadi di India.

"Sebagai negara yang berhasil produksi vaksin dan akan menjadi supplier vaksin dunia, India dalam situasi kenaikan jumlah Covid meningkat luar biasa. Ini yang menyebabkan mereka mengambil keputusan suplai vaksin seluruh dunianya disetop untuk digunakan di dalam negeri, walaupun itu belum berhasil menurunkan kasusnya," tutur Sri Mulyani.

Kenaikan angka penularan juga dialami negara dekat Indonesia, yaitu Filipina. Karena itu, Sri Mulyani mengingatkan bahwa Covid-19 adalah penyakit yang mudah menular dan menyebabkan dampak luar biasa dari sisi sosial dan ekonomi.

Saat ini, sudah lebih dari 131 juta jiwa yang tertular penyakit ini di seluruh dunia. Adapun jumlah kematian sudah mencapai 2,86 juta jiwa. Di Indonesia, sedikitnya 1,35 juta orang telah terkena Covid-19 dan 41.800 orang meninggal karena pandemi ini.

"Ini menjadi alarm kewaspadaan bagi kita semua. Karena itu, tahun ini, kita akan tetap akan membuat kebijakan pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 yang sangat besar," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, pemerintah telah menaikkan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN tahun ini menjadi Rp 699,43 triliun. Angka itu meningkat 21 persen dari realisasi sementara 2020 yang sebesar Rp 579,78 T.

Anggaran kesehatan dalam PEN tahun ini mencapai Rp 176,3 triliun. Angka ini naik signifikan dari realisasi tahun lalu yang hanya Rp 63,5 triliun.

Anggaran untuk perlindungan sosial menjadi sebesar Rp 157,4 triliun. Angka ini turun dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 220,39 triliun.

Anggaran perlindungan sosial tersebut, termasuk untuk program bantuan sosial tunai, Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, BLT Dana Desa, diskon listrik, hingga iuran jaminan kehilangan pekerjaan.

Pemerintah juga menyiapkan Rp 186,8 triliun untuk dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi. Angka itu naik dari tahun lalu yang terealisasi Rp 173,17 triliun.

Sedangkan anggaran program prioritas dianggarkan Rp 125,1 triliun atau naik dari realisasi tahun lalu yang Rp 66,5 triliun. Juga insentif usaha dalam PEN dianggarkan Rp 53,86 triliun, turun dari tahun lalu yang Rp 56,12 triliun.

CAESAR AKBAR | HENDARTYO HANGGI