TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI meminta pemerintah menunda rencana impor beras hingga Mei 2021. Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, mengatakan stok beras di dalam negeri masih cukup sehingga Kementerian Perdagangan tidak perlu menerbitkan surat perizinan impor dalam waktu dekat.

“Kami meminta Kemenko Perekonomian melaksanakan rakortas menunda keputusan impor hingga menunggu perkembangan panen dan pengadaan Perum Bulog paling tidak sampai awal Mei,” ujar Yeka dalam konferensi pers yang digelar secara virtual pada Rabu, 24 Maret 2021.

Ombudsman tengah mendalami rencana pemerintah mengambil kebijakan mengimpor beras 1,5 juta ton. Lembaga menemukan adanya potensi maladministrasi terkait mekanisme pengambilan keputusan di rakortas yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perdagangan beberapa waktu lalu.

Ombudsman menilai rencana itu tidak didasari data yang valid. Sebab, total stok beras masih sekitar 6 juta sehingga Perusahaan Umum Ombudsman mempertanyakan kekhawatiran pemerintah atas menipisnya stok beras di Bulog.

Berdasarkan data yang dihimpun Ombudsman, stok cadangan beras pemerintah atau CBP milik Perusahaan Umum Bulog per 14 Maret 2021 sebesar 859.877 . Dari jumlah stok CBP yang ada, terdapat stok beras yang berpotensi turun mutu sekitar 400 ribu ton yang berasal dari pengadaan dalam negeri selama periode 2018-2019, dan yang berasal importasi di 2018.

<!--more-->

Stok beras yang layak konsumsi pun tercatat kurang dari 500 ribu ton atau sekitar 20 persen dari kebutuhan beras rata rata tiap bulan sebesar 2,5 juta ton. Meski demikian, di tempat lain, stok beras masih menunjukkan angka yang relatif bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada Februari 2021, stok beras di penggilingan padi tercatat sebesar 1 juta ton; di LPM, 6,3 ribu ton; di PIBC 30,6 ribu ton; dan stok di Horeka sekitar 260,2 ribu ton. Sedangkan stok di level rumah tangga sekitar 3,2 juta ton.

Di sisi lain, merujuk angka sementara Badan Pusat Statistik pada 2021, potensi produksi beras pada Januari-April 2021 bisa mencapai 14,54 juta ton beras. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan produksi beras pada subround Januari-April 2020 sebesar 11,46 juta ton.

Adapun polemik impor beras dikhawatirkan bisa membuat harga gabah di tingkat petani makin tertekan. Menurut data BPS, harga gabah pada Januari 2021 mengalami penurunan menjadi Rp 4.900 per kilogram dari tahun lalu sebesar Rp 5.273 per kilogram.

Pada Februari, penurunan kembali terjadi menjadi Rp 4.758 per kilogram dari tahun lalu sebesar Rp 5.176. “Harga gabah tahun ini turun padahal Januari-Februari belum ada isu impor beras. Sebelum impor harga sudah turun, apalagi ada impor,” tutur Yeka.

Baca: Soal Rencana Impor Beras, Pengusaha Penggilingan Padi Desak Mendag Mundur