Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Maret 2021. Rapat tersebut terkait pembicaraan tingkat I terhadap RUU tentang persetujuan Kemitraan Ekonomi Kreatif Indonesia dengan Negara-negara EFTA. TEMPO/M Taufan Rengganis
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Jakarta Billy Haryanto mendesak Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mundur dari jabatannya. Desakan ini disampaikan terkait rencana impor beras di tengah panen raya.
"Kalau saya jadi beliau, lebih terhormat mundur. Demi petani. Semoga beliau dikasih kesehatan selalu," kata Billy dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu, 24 Maret 2021.
Rencana impor ini pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Kamis, 4 Maret 2021. Menurut dia, impor ini adalah bagian dari rencana penyediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 1-1,5 juta ton oleh pemerintah.
Lalu pada Senin, 15 Maret 2021, Muhammad Lutfi mengatakan impor beras tersebut akan digunakan sebagai iron stock atau cadangan. Ia pun memastikan beras impor tidak akan masuk ke Indonesia di tengah panen raya yang saat ini berlangsung.
"Ini (impor) bagian dari strategi memastikan harga stabil. Percayalah tidak ada niat pemerintah untuk hancurkan harga petani terutama saat sedang panen raya," kata dia.
Meski demikian, Billy menilai keputusan impor ini menunjukkan Lutfi tidak peduli dengan petani lokal. "Jadi pejabat itu apalagi seorang Mendag, jangan asal bicara tentang impor. Sebelum ambil keputusan, dia harus bener-bener lihat ke bawah (petani) dahulu," kata Billy. <!--more--> Billy mengatakan saat ini kondisi petani tengah terpuruk gara-gara wacana impor beras. Di Tegal, Jawa Tengah, kata dia, harga gabah kering anjlok dari Rp 5.000 per kg menjadi Rp 3.500 per kg. "Cari timing yang pas untuk membuat kebijakan strategis apalagi menyangkut petani," kata Billy.
Seharusnya, kata Billy, Lutfi bisa menghitung kebutuhan beras yang riil di lapangan. Ia berkaca dari tahun 2020 ketika pemerintah tidak mengimpor beras karena kebutuhan sudah dicukupi dengan hasil petani lokal. "Kami ini tidak anti impor. Boleh impor tapi waktunya jangan pas panen raya," ujarnya.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Senin, 22 Maret 2021, Lutfi mengatakan siap mundur jika salah terkait masalah impor beras.
