TEMPO.CO, Jakarta - Biaya pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak akibat munculnya berbagai kebutuhan yang tidak diprediksi pada awal proyek. Anggaran dadakan yang muncul antara lain akibat kenaikan biaya pembebasan lahan dan perubahan harga pada saat pengerjaan proyek.

Sumber Tempo yang mengetahui perencanaan proyek itu mengatakan dalam evaluasi atas seluruh aspek proyek tersebut ditemukan pembengkakan biaya alias cost overrun yang mencapai 23 persen dari nilai awal yang besarnya mencapai 23 persen dari nilai awal yang besarnya US$ 6,071 miliar.

"Hitungan ini masih bergerak karena harus dikonfirmasi lagi," kata dia kepada Tempo, Senin, 22 Maret 2021. Cost overrun muncul, menurut dia, karena ada beberapa perhitungan dalam beberapa perhitungan dalam studi kelayakan yang tidak akurat.

Studi kelayakan dari proyek strategis nasional itu disebut belum mencantumkan penjadwalan akuisisi lahan, sehingga penyelesaiannya sulit diprediksi. Padahal, pembebasan lahan kerap di Indonesia kerap terhambat isu sosial yang bisa berimbas kepada durasi pengerjaan proyek.

"Tidak bisa hanya memberi duit, lalu lahan langsung dilepas," kata dia. Seiring dengan waktu proyek yang molor akibat sempat terhambatnya pembebasan lahan, harga-harga barang terus naik.

Meski tidak merinci besarannya, sumber tadi menuturkan beban proyek membesar karena penentuan trase yang kurang matang, sehingga bersinggungan dengan berbagai fasilitas umum dan sosial yang harus direlokasi. "Ini faktor langsung. Belum termasuk faktor tidak langsung seperti penangguhan selama masa pandemi, meski pengaruhnya kecil sekali."

<!--more-->

Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Aditya Dwi Laksana, sempat memperkirakan biaya investasi kereta kencang Jakarta – Bandung akan terus naik karena karena banyaknya masalah yang merundung proyek tersebut. Banjir yang melanda beberapa lokasi di sepanjang jalur proyek, kata dia, membuat perusahaan harus menata ulang sistem drainase.

Pembengkakan biaya pun disebabkan insiden kerja yang berakibat pada penundaan proyek. Aditya mencontohkan terbakarnya pipa distribusi bahan bakar PT Pertamina (Persero) di Kota Cimahi, Jawa Barat, pada Oktober 2019, karena beradu dengan pengerjaan jalur kereta tersebut.

Biaya proyek juga melambung karena pembatasan mobilitas pekerja di masa pandemi Covid-19. "Dengan asumsi fixed cost, pekerja tetap dibayar sesuai jadwal, meski pekerjaan berhenti. Pasti jadi biaya baru," kata dia.

Tempo sudah mengirimkan pertanyaan resmi soal kemajuan penyelesaian kereta cepat dan infrastruktur penunjangnya kepada PT KCIC, kemarin. Tapi manajemen masih menyiapkan jawaban.

Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, belum ingin berkomentar mengenai langkah penyelesaian proyek tersebut dari sisi pembiayaan. Dia hanya mengatakan lembaganya terus mendorong komunikasi internal mengenai eksekusi proyek dan skema kolaborasi yang lebih baik dengan delegasi Cina. "Kami memastikan project monitoring dilaksanakan dengan konsisten."

Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati hanya bisa memastikan kementeriannya selalu mendorong Kereta Cepat Indonesia China memangkas kendala proyek. "Seperti soal tanah, bisa dikoordinasikan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang," ujarnya.

CAESAR AKBAR | YOHANES PASKALIS

Baca: Jajaran Komisaris dan Direksi PT Kereta Cepat Indonesia China Dirombak