Susi Pudjiastuti Wanti-wanti soal Impor Garam: Nanti Harga Petani Hancur Lagi

Minggu, 21 Maret 2021 16:03 WIB

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, saat syuting sebuah program salah satu tv swasta di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 18 Maret 2021. Edhy Prabowo tengah terjerat dugaan kasus menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya Tahun 2020. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengingatkan pemerintah agar tidak mengimpor garam lebih dari 1,7 juta ton. Pasalnya, impor garam tersebut dikhawatirkan bakal berimbas kepada harga garam petani.

"Kalau lebih, harga garam petani kita akan hancur lagi, please," ujar Susi melalui akun Twitternya, @susipudjiastuti, Ahad, 21 Maret 2021. Cuitan Susi itu mengomentari sebuah artikel yang memuat alasan pemerintah akan mengimpor 3 juta ton garam tahun ini.

Dalam cuitan lainnya, Susi menjelaskan bahwa harga garam petani bisa mencapai kisaran Rp 1.500 hingga Rp 2.500 per kilogram apabila impor bisa dibatasi. Karena itu, ia menyesalkan dicabutnya kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengatur neraca garam pada 2018 lalu.

"Bila impor garam bisa diatur tidak lebih dr 1,7 juta ton, maka Harga garam petani bisa seperti tahun 2015 sampai dengan awal 2018, bisa mencapai rata-rata di atas Rp 1.500 bahkan sempat ke Rp 2.500. Sayang dulu 2018 kewenangan KKP mengatur neraca garam dicabut oleh PP 9," cuitnya.

Pemerintah telah menetapkan impor garam tahun ini sebesar 3,07 juta ton di tahun ini. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan masalah impor garam, telah diputuskan dalam rapat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi beberapa waktu lalu.

Advertising
Advertising

<!--more-->

"Impor garam sudah diputuskan melalui rapat Menko (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)," kata Menteri Trenggono di Indramayu, Ahad, 14 Maret 2021.

Menurutnya, saat ini masih menunggu data terkait kebutuhan garam di Indonesia. Karena ketika sudah didapati kekurangannya, maka itu yang akan diimpor. Impor garam yang dilakukan juga sesuai neraca perdagangan, sehingga kebutuhan garam dalam negeri itu bisa terpenuhi.

"Nanti misalnya kekurangannya berapa, itu baru bisa diimpor. Kita menunggu itu. Karena itu sudah masuk dalam undang-undang cipta kerja," ujarnya.

Selain impor garam, Susi Pudjiastuti beberapa kali juga mengkritik soal rencana impor beras 1 juta ton. Ia beralasan, panen dalam negeri tahun ini cukup baik untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Susi pun meminta Perusahaan Umum Bulog tidak membuka keran impor. "Pak Buwas (Direktur Utama Bulog Budi Waseso), panen tahun ini sangat bagus .. jangan mau untk impor ...please fight Pak," kata Susi Pudjiastuti melalui akun Twitter pribadinya, @susipudjiastuti, Kamis, 18 Maret.

CAESAR AKBAR | FRANCISCA CHRISTY | BISNIS

Baca: Tolak Impor Beras, Susi Pudjiastuti ke Budi Waseso: Please Fight

Berita terkait

Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

21 jam lalu

Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

Zulkifli Hasan mengatakan impor difokuskan ke wilayah sentra non produksi guna menjaga kestabilan stok beras hingga ke depannya.

Baca Selengkapnya

Mengapa Beras Tetap Mahal saat Harga Gabah Terpuruk? Ini Penjelasan Bulog

2 hari lalu

Mengapa Beras Tetap Mahal saat Harga Gabah Terpuruk? Ini Penjelasan Bulog

Diretur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi menjelaskan penyebab masih tingginya harga beras meskipun harga gabah di petani murah.

Baca Selengkapnya

Jepang Kucurkan Bantuan untuk Petani Skala Kecil di Papua

2 hari lalu

Jepang Kucurkan Bantuan untuk Petani Skala Kecil di Papua

Bantuan Jepang ini ditujukan untuk meningkatkan kehidupan petani skala kecil dan usaha perikanan di Papua

Baca Selengkapnya

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

2 hari lalu

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

Jokowi mengatakan panen raya jagung terjadi mulai dari Sumbawa Barat, Dompu, hingga Gorontalo.

Baca Selengkapnya

PLN Nyalakan Listrik Sektor Agrikultur Kabupaten Sragen, Sasar 499 Petani

4 hari lalu

PLN Nyalakan Listrik Sektor Agrikultur Kabupaten Sragen, Sasar 499 Petani

PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menyalakan listrik di sektor agrikultur wilayah Kabupaten Sragen.

Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

10 hari lalu

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.

Baca Selengkapnya

Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

14 hari lalu

Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

PT Pupuk Indonesia mengumumkan pupuk subsidi sudah bisa ditebus di kios pupuk lengkap resmi wilayah masing-masing.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

27 hari lalu

Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

Komisoner Komnas HAM Anis Hidayah turun untuk meninjau lokasi dan situasi konflik lahan di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.

Baca Selengkapnya

Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

28 hari lalu

Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

Komnas HAM menemui Polda Kaltim untuk membahas kasus 9 petani yang ditangkap dan digunduli karena menolak pembangunan bandara di IKN.

Baca Selengkapnya

Husni Tanggapi Masalah Pendistribusian Pupuk

31 hari lalu

Husni Tanggapi Masalah Pendistribusian Pupuk

Anggota Komisi VI DPR RI, M. Husni, merasa miris akan permasalahan pupuk subsidi, terutama persoalan pendistribusian yang berulang setiap tahun.

Baca Selengkapnya