TEMPO.Co, Jakarta – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan tidak ada silang pendapat antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Perusahaan Umum Bulog soal wacana impor beras 1,5 juta ton. Menurut Lutfi, pemerintah saat ini belum menyatakan adanya kekurangan stok beras di gudang sehingga keran impor pun belum dibuka.

“Saya ulangi ya, pokoknya kita tidak pernah bilang bahwa kita ini lebih atau kurang,” ujar Lutfi dalam diskusi virtual pada Jumat, 19 Maret 2021.

Sebaliknya, Lutfi mengatakan pemerintah hanya membahas bahwa Bulog harus memiliki iron stock atau cadangan beras agar tetap terjaga dalam kondisi darurat. Menurut aturan, kata dia, Bulog kudu memiliki stok sebanyak 1-1,5 juta ton per tahun.

Mekanisme impor pun berlaku dinamis. Saat stok di Bulog menipis dan ketersediaan dalam negeri tak mencukupi kebutuhan pangan pokok, pemerintah baru akan membuka izin impor. Meski demikian, Lutfi tak menampik pemerintah sudah menggelar rapat koordinasi terbatas atau rakortas untuk membahas mekanisme impor tersebut.

“Kalau ada perbedaan, tanya sama saya. Jangan salahkan Pak Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian), Menteri Pertanian, jangan salahkan Bulog. Saya yang tanggung jawab, saya yang minta rakortas untuk bahas stok beras,” kata Lutfi.

Kementerian Perdagangan mencatat total stok beras di gudang Bulog sebanyak 800 ribu ton. Dari total sisa stok Bulog yang ada saat ini, 300 ribu ton di antaranya merupakan stok 2018 yang sudah mengalami penurunan kualitas mutu. “Itu berarti stok Bulog mungkin tidak mencapai 500 ribu. Ini stok paling rendah yang ada dalam sejarah Bulog,” kata Lutfi.
<!--more-->
Stok beras belum mencapai 1,5 juta karena per Februari, Bulog hanya mampu menyerap beras 85 ribu ton. Padahal sesuai kebutuhannya, Bulog sudah harus menyerap 400-500 ribu ton.

Minimnya serapan beras terjadi karena kualitas gabah di level petani tidak maksimal. Lantaran curah hujan yang tinggi sejak awal tahun, kadar air dalam gabah petani terlalu banyak. Sementara itu, petani tidak memiliki fasilitas pengering.

Dalam kondisi ini, Bulog mengalami hambatan penyerapan karena perusahaan memiliki aturan tersendiri. “Secara aturan Bulog enggak bisa serap. Jadi enggak ada yang salah,” kata Lutfi.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso alias Buwas sebelumnya menyatakan perusahaan akan memprioritaskan serapan produksi dalam negeri untuk menjaga stok cadangan beras pemerintah (CBP) di angka 1 sampai 1,5 juta ton. “Pada prinsipnya kami utamakan dari dalam negeri untuk CBP. Jadi walaupun kami mendapat penugasan impor beras 1 juta ton, belum tentu kami laksanakan karena kami akan prioritaskan dalam negeri yang sedang panen raya Maret-April,” kata Buwas, 15 Maret.

Buwas mengungkapkan penugasan impor ini tak diputuskan lewat rapat koordinasi terbatas (rakortas) lintas kementerian. Ia menyebutkan isu terakhir yang dibahas dalam rakortas hanya mencakup soal kemungkinan cuaca dan prediksi pasokan pangan.

"Saat rakortas itu tidak ada diputuskan untuk impor. Hanya kebijakan dari Pak Menko (Perekonomian) dan Menteri Perdagangan yang pada akhirnya kita dikasih penugasan tiba-tiba untuk melaksanakan impor," kata dia. Belakangan, Buwas mengemukakan perusahaannnya menerima perintah mendadak. Perintah impor beras datang dari Muhammad Lutfi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | CAESAR AKBAR

Baca juga: Menteri Perdagangan: Saya Jamin Tidak Ada Impor Beras Ketika Panen Raya